Para kepsek setelah acara pelantikannya/Foto RMOLLampung
Di saat penerapan kebijakan belajar dari rumah dalam rangka memutus penyebaran virus corona baru (Covid-19), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung justru menggelar acara pelantikan 158 kepala sekolah di GSG SMAN 2, Kota Bandarlampung, Jumat (24/4).
Ironisnya, Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi yang notabene sebagai panglima tertinggi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Lampung ikut melantik para kepala sekolah tersebut.
“Ironis, para kepala sekolah se-Lampung seolah-olah tidak mampu meeting online dengan Gubernur bertema pengucapan sumpah jabatan,†ujar pengamat sosial dan politik Lampung, Syafarudin kepada Kantor Berita RMOLLampung.
Ia berpandangan, seharusnya Sekprov Lampung menegur Kadis dan Sekdis Pendidikan, serta kepala sekolah karena telah merendahkan mutu teknologi pendidikan di Lampung.
Acara seremonial tersebut pun dinilai telah melemahkan posisi Gubernur Arinal di mata publik lantaran kurang memberi keteladanan dalam siaga Covid-19. Padahal, di tengah perkembangan teknologi seperti saat ini, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bisa dilakukan secara online.
“Seharusnya konsultasi dulu dengan Kadis Kesehatan Bu Reihana dan Gugus Tugas Covid-19 Lampung, bolehkah mengumpulkan lebih dari 150 orang dalam satu tempat,†tanya dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung itu.
Ia pun yakni orang-orang yang hadir melebihi jumlah para kepala sekolah yang dilantik lantaran pengambilan sumpah jabatan tersebut turut dihadiri keluarga. Hal itu tentu bertentangan dengan Surat Edaran Gubernur Lampung terbaru tentang Pengaturan Kegiatan Masyarakat Terkait Sosial Budaya Agama dan Ekonomi.
Di sisi lain, Sekretaris Disdikbud Lampung, Aswarodi beralasan, pelantikan tersebut dilakukan karena mayoritas kepala sekolah saat ini berstatus pelaksana tugas (plt). Sedangkan pada Bulan Mei, mereka harus menandatangani rapor dan ijazah.
“Rapor dan ijazah itu tidak bisa ditandatangani Plt, harus oleh kepala sekolah, makanya tidak ada jalan keluar lain selain melantik segera,†kata Aswarodi usai acara pelantikan.
Ia melanjutkan, pihaknya tidak melaksanakan pelantikan secara online lantaran juga perlu mengambil sumpah jabatan.
“Kalau pelantikan bisa online, tapi pelantikan sumpah jabatan, kalau yang Islam harus pakai Alquran, yang Budha juga ada caranya, makanya tidak bisa online,†pungkasnya.
Ia memastikan pelantikan ini dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan, seperti
physical distancing (menjaga jarak fisik) dan para pejabat yang dilantik wajib menggunakan masker. Sebelum masuk ke ruangan, peserta juga diharuskan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir dan diperiksa suhu tubuhnya.
