Berita

Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies (CESPELS), Ubedilah Badrun/Net

Politik

Pengamat: Belva-Taufan Perlu Dibawa Ke Meja Hijau Biar Tidak Dicontoh Milenial Lain

SABTU, 25 APRIL 2020 | 02:26 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Ada tiga hal penting di balik mundurnya Adamas Belva Syah Devara dan Andi Taufan Garuda Putra sebagai Staf Khusus Presiden Joko Widodo.

Menurut pandangan Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies (CESPELS), Ubedilah Badrun, pertama yakni menandakan manajemen Stafsus Presiden Joko Widodo sangat buruk.

"Artinya, Presiden Jokowi juga bermasalah karena tidak mampu memanage mereka dengan baik," kata Ubedilah Badrun kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (24/4).


"Kedua, cara kerja stafsus tidak mengindahkan prinsip-prinsip organisasi dan manajemen modern yang meniscayakan tunduk pada prinsip-prinsip good governance, tata kelola birokrasi pemerintahan yang baik," sambungnya.

Ketiga, mundurnya Belva dan Taufan menunjukkan Stafsus Milenial minim integritas, terlebih sepak terjang keduanya berujung polemik di mana Ruangguru milik Belva menjadi mitra program Kartu Prakerja. Kemudian polemik surat Andi Taufan yang 'menitipkan' perusahaannya, yakni Amartha kepada camat seluruh Indonesia untuk menjadi bagian relawan Covid-19.

"Ada konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang dalam pekerjaan mereka. Fakta itu menunjukan bahwa mereka cenderung mengabaikan integritas," jelas Ubedilah.

Bagi Ubedilah, ketiga hal tersebut merupakan problem yang menyangkut pelanggaran hukum, yakni maladministrasi dan dugaan mark up biaya pelatihan.

"Maka untuk pembelajaran bagi anak muda generasi milenial harusnya Andi Taufan dan Belva diproses secara hukum, dibawa ke meja pengadilan. Jika mengarah pada tindakan pidana, sebenarnya aparat kepolisian bisa saja menangkap sementara yang bersangkutan," tegas Ubedilah.

Jika hal ini tidak diproses, maka bukan tidak mungkin menjadi preseden buruk yang akan melekat di benak masyarakat.

"Itu akan menjadi preseden buruk yang akan dicontoh milenial dan akan diingat milenial bahwa maladministrasi dan proyek akal-akalan itu tidak apa-apa karena tidak dihukum," pungkas Ubedilah.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya