Berita

Sejumlah Kades minta nominal BLT yang dibagikan diseragamkan/RMOLJateng

Nusantara

Rawan Picu Gejolak, Para Kades Minta Nominal BLT Diseragamkan

JUMAT, 24 APRIL 2020 | 15:43 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Sejumlah kepala desa (kades) di Kabupaten Jepara memint agar nominal Bantuan Langsung Tunai (BLT) di masa pandemik Covid-19 ini diseragamkan.

Pasalnya, pemberian BLT dengan nominal berbeda akan rawan dan bisa memicu gejolak di masyarakat.

Petinggi Desa Suwawal, Kecamatan Mlonggo, Jepara, Arief Masum menjelaskan, perbedaan nominal BLT ini muncul seiring pengucuran bantuan yang berasal dari beberapa sumber anggaran.


Selain dari Dana Desa (DD), pihak desa juga sempat diminta mengirim daftar calon penerima BLT yang rencananya bersumber dari APBN dan APBD provinsi.

"Kami mengirim data ke pusat karena ada puluhan kuota. Juga dari provinsi. Sementara yang dari APBDes, sudah jelas 35 persen dari total DD. Nah, nanti kalau dari DD Rp 600 ribu per bulan, lalu misalnya dari pusat dan provinsi nominalnya lain, pasti timbul gejolak. Padahal dengan keterbatasan jangkauan BLT DD saja, sudah bisa dipastikan timbul kecemburuan,” tutur Arief kepada Kantor Berita RMOLJateng, Jumat (24/4).

Karena itulah, melalui anggota DPRD, Arief meminta agar nominal ini disamakan. "Mohon dewan memberi masukan agar sebelum pemerintah menerbitkan surat edaran, semuanya dikaji dulu,” harapnya.

Menanggapi hal ini, salah satu anggota DPRD Jepara Dapil II, Edy Ariyanto, mengaku akan membuat laporan kepada pimpinan dewan agar bisa diteruskan. Dia juga berpesan agar BLT yang bersumber dari DD dilaksanakan dengan baik.

"Akan kami sampaikan ke ketua dewan," ucap Edy.

Sementara terkait dengan upaya pemutusan mata rantai penularan virus corona, Edy meminta Kades bisa mencegah orang-orang berkerumun. Terutama pada malam hari.

"Mohon dibubarkan, apalagi rawan ada perantau pulang yang tidak mau isolasi diri. Saya minta agar tokoh masyarakat terus bersosialisasi menyadarkan masyarakat dalam antisipasi ini,” pintanya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya