Rawan Picu Gejolak, Para Kades Minta Nominal BLT Diseragamkan

Sejumlah kepala desa (kades) di Kabupaten Jepara memint agar nominal Bantuan Langsung Tunai (BLT) di masa pandemik Covid-19 ini diseragamkan.

Pasalnya, pemberian BLT dengan nominal berbeda akan rawan dan bisa memicu gejolak di masyarakat.

Petinggi Desa Suwawal, Kecamatan Mlonggo, Jepara, Arief Masum menjelaskan, perbedaan nominal BLT ini muncul seiring pengucuran bantuan yang berasal dari beberapa sumber anggaran.

Selain dari Dana Desa (DD), pihak desa juga sempat diminta mengirim daftar calon penerima BLT yang rencananya bersumber dari APBN dan APBD provinsi.

"Kami mengirim data ke pusat karena ada puluhan kuota. Juga dari provinsi. Sementara yang dari APBDes, sudah jelas 35 persen dari total DD. Nah, nanti kalau dari DD Rp 600 ribu per bulan, lalu misalnya dari pusat dan provinsi nominalnya lain, pasti timbul gejolak. Padahal dengan keterbatasan jangkauan BLT DD saja, sudah bisa dipastikan timbul kecemburuan,” tutur Arief kepada Kantor Berita RMOLJateng, Jumat (24/4).

Karena itulah, melalui anggota DPRD, Arief meminta agar nominal ini disamakan. "Mohon dewan memberi masukan agar sebelum pemerintah menerbitkan surat edaran, semuanya dikaji dulu,” harapnya.

Menanggapi hal ini, salah satu anggota DPRD Jepara Dapil II, Edy Ariyanto, mengaku akan membuat laporan kepada pimpinan dewan agar bisa diteruskan. Dia juga berpesan agar BLT yang bersumber dari DD dilaksanakan dengan baik.

"Akan kami sampaikan ke ketua dewan," ucap Edy.

Sementara terkait dengan upaya pemutusan mata rantai penularan virus corona, Edy meminta Kades bisa mencegah orang-orang berkerumun. Terutama pada malam hari.

"Mohon dibubarkan, apalagi rawan ada perantau pulang yang tidak mau isolasi diri. Saya minta agar tokoh masyarakat terus bersosialisasi menyadarkan masyarakat dalam antisipasi ini,” pintanya.