Berita

Presiden Jokowi/Net

Politik

Imbas Penangkapan Ravio Patra, KATROK Desak Jokowi Hentikan Teror Warga Negara Yang Kritis Ke Pemerintah!

JUMAT, 24 APRIL 2020 | 14:31 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sejumlah Non Government Organization (NGO) seperti SafeNET, YLBHI, LBH Jakarta, LBH Pers, KontraS, AMAR, ICW, Lokataru, AJAR, Amnesty International Indonesia, ICJR, dan PUSAKO yang tergabung dalam Koalisi Tolak Kriminalisasi dan Rekayasa Kasus (KATROK) meminta Presiden Joko Widodo untuk menindak tegas aksi-aksi teror terhadap masyarakat yang kritis ke pemerintah.

Penegasan ini berkaitan dengan penangkapan paksa aktivis yang bernama Ravio Patra oleh pihak kepolisian beberapa lalu. Diketahui, meskipun saat ini Ravio Patra sudah dibebaskan dengan menyandang status saksi, namun motif penangkapan dan kesalahan yang dimaksud polisi tidak jelas.

"Presiden segera bertindak tegas untuk menghentikan tindakan-tindakan teror dan represif kepada warga negara yang kritis," tegas Ketua YLBHI Asfina Wati, dalam keterangannya yang diterima redaksi, Jumat (24/4).


Selain itu, kata Asfinawati, pihaknya juga mendesak aparat kepolisian untuk bersikap profesional dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebab, penangkapan Ravio Patra dinilai sarat dengan kriminalisasi karena tidak mengindahkan protap yang berlaku.  

"Kepolisian harus bersikap profesional dan hentikan kasus atau tuduhan terhadap Ravio!," tegasnya.

Lebih lanjut, KATROK juga mendesak pihak kepolisan untuk segera menangkap pelaku yang meretas akun media sosial (Medsos) milik Ravio Patra yang membuatnya dituduh menyebarkan berita bohong dan ditangkap secara paksa.

Sebab, Koalisi menduga bahwa diretas dan ditangkapnya Ravio terkait erat dengan kritik-kritik yang sering disampaikan oleh Ravio di media daring atau media sosial. Kritik yang terakhir sering dilancarkan Ravio adalah terkait kinerja dan konflik kepentingan Staf Khusus Presiden dan pengelolaan data korban Covid-19.

"Praktik teror dan represifitas ini sangat berbahaya, bukan hanya mengancam Ravio, tapi bisa dikenakan pada siapapun yang kritis dan menyuarakan pendapatnya. Maka Koalisi mendesak agar kepolisian harus segera menangkap peretas sekaligus penyebar berita bohong melalui akun Whatsapp Ravio," demikian Asfinawati.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Legislator Nasdem: Bukan Hal Sulit bagi Polri Kejar Spam Judol

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:57

Aksi Dramatis Anggota TNI Selamatkan Balita dari Cengkeraman Paman Sakau

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:45

Sempat Lolos OTT KPK, Bos PT MSA Fika Nur Alawi Resmi Pakai Rompi Oranye

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:35

Lagu ‘Mas Bahlil Ganteng’ Berdampak Positif terhadap Citra Golkar

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:10

Cak Imin Pastikan Sekolah Rakyat Sukoharjo Siap Sambut Tahun Ajaran Baru

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:07

Telkom Akses Perkuat Kompetensi SDM Digital di Daerah 3T

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:48

Aliansi Kontraktor Geruduk Sudin PRKP Jakut Gegara Dugaan Monopoli Proyek

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:41

Peresmian Kantor UN Tourism Kukuhkan Spanyol di Garda Terdepan Multilateralisme

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:30

Kejagung Endus Dugaan Keterlibatan Kolonel TNI Aktif dalam Korupsi MBG

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:25

Baru Tiga Bulan Menjabat, Dirut Pos Indonesia Mundur

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:21

Selengkapnya