Berita

Ilustasi/Net

Publika

Bulan Kejujuran Politik

JUMAT, 24 APRIL 2020 | 13:39 WIB

BULAN Ramadhan esensinya adalah melaksanakan ibadah puasa yang dijalankan dengan amanah.

Menahan lapar dan dahaga merupakan amal fisik namun kedalamannya adalah niat pengabdian yang tulus, memperbanyak kegiatan amal shaleh, tidak berdusta, serta takut pada dosa-dosa yang dikerjakan. Memohon ampun pada Allah dan meminta maaf pada sesama.

Seseorang bisa dengan enteng menyatakan dirinya berpuasa dan atas hal ini tak ada seorangpun yang tahu bahwa sebenarnya dirinya tidak berpuasa. Artinya dia tak jujur.


Puasa seperti ini adalah "berpuasa yang tak berpuasa". Apa yang dikatakan tak sesuai dengan fakta yang dikerjakan. Sesungguhnya ia bisa saja membohongi manusia tapi tidak akan bisa membohongi Allah. Allah SWT Maha Mendengar dan Maha Melihat.

Sukses Ramadhan adalah puasa yang dilaksanakan dengan jujur. Ramadhan datang berulang untuk membangun kultur kejujuran. Pemimpin tidak terkecuali, bahkan mendapat penekanan. "Innaha amaanah" kepemimpinan adalah amanah. Pemimpin yang banyak dusta layak untuk tidak dipercaya. Ketidakpercayaan rakyat berkonsekuensi pada mundur sendiri atau dimundurkan.

Kaitan dengan kepemimpinan Presiden saat ini, maka Ramadhan adalah momentum untuk merebut simpati rakyat. Tetapi bukan dengan pencitraan atau kepura-puraan.

Berani jujur dan tak menutup-nutupi dan itulah yang terpenting.

Ada lima hal yang mesti dijelaskan dengan jujur, tenang, dan matang kepada rakyat, yaitu:

Pertama, benarkah Presiden menjalankan pemerintahan itu dengan mandiri? Artinya bebas dari orang atau kelompok kepentingan yang mampu menyetir. Apakah itu asing maupun para taipan pemilik kekayaan besar? Sejauh mana kiprah, arahan, atau pengendalian "penyetir" tersebut, jika tidak mandiri.

Kedua, isu yang mungkin bernada fitnah tentang asal usul Presiden seolah olah Presiden adalah putera dari ibu yang aktif di Gerwani salah satu sayap dari PKI. Perlu klarifikasi terbuka bila perlu dengan ritual formal berupa sumpah, bahwa Presiden ini putera kandung dari Sujiatmi bukan Sulami.

Ketiga, gonjang-ganjing status bahwa Presiden bukan alumnus UGM Fak Kehutanan, bahkan ada rumor tantangan bagi yang dapat membuktikan adanya foto wisuda Presiden akan mendapatkan hadiah motor senilai 500 juta rupiah. Untuk ini perlu kejelasan maklumat resmi baik dari Presiden sendiri atau dari pihak UGM. Sederhana tetapi mendasar.

Keempat, orang menuduh Presiden mulai membangun nepotisme dengan mendorong anak famili untuk maju dalam pilkada ke depan, apakah ini awal dari regenerasi kekuasaan atau upaya mempertahankan kekuasaan? Sudah ada yang mewacanakan amandemen UUD untuk masa jabatan Presiden bertambah menjadi 3 periode.

Kelima, hubungan Indonesia dengan RRC yang cukup erat bahkan luar biasa bersahabat. Pembelaan kepentingan RRC menonjol. Di era virus corona pun terkesan warga RRC menjadi anak anak emas, baik turis maupun TKA. Benarkah poros Jakarta Beijing sedang berjalan?

Klarifikasi atas isu sensitif ini penting, agar ke depan terbangun iklim politik yang terbuka dan tidak banyak basa basi. Kini kita sedang menghadapi wabah Covid-19 dimana kepercayaan pada pemimpin itu mutlak agar mudah untuk melakukan konsolidasi dan dalam rangka penggalangan kekuatan bersama.

Kita tentu prihatin memiliki Presiden yang mudah di "bully", jadi main-mainan, atau menjadi bulan bulanan media. Hancur wibawa bangsa karena wibawa kepala negara. Bila rontok kepercayaan maka secara hukum ketatanegaraan hanya dua pilihan nantinya yaitu pertama mengundurkan diri berdasar Tap MPR VI tahun 2001 atau kedua dimundurkan berdasarkan pasal  7A UUD 1945 dengan alasan antara lain melakukan "perbuatan tercela".

Bulan Ramadhan adalah bulan kejujuran. Sementara rakyat sedang bingung.

Kata Bapak Presiden tidak mudik tapi cuma pulang kampung. Kata Bung Luhut mudik boleh tapi masyarakat dianjurkan tidak pulang kampung. Memang perlu penjelasan mutakhir apakah pemerintah kita ini "rezim udik" atau "rezim kampung"?

M. Rizal Fadillah

Pemerhati politik dan kebangsaan.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya