Berita

Gubernur Jabar, Ridwan Kamil/Istimewa

Nusantara

Bansos Ditolak Warga, Ridwan Kamil: Mohon Maaf Atas Ketidaknyamanan Ini

KAMIS, 23 APRIL 2020 | 15:28 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, angkat bicara terkait beredarnya video warga yang menolak Bantuan Sosial (Bansos) dari Pemprov Jabar. Pihaknya mengaku akan terus memperbaiki data maupun proses distribusi Bansos.

“Terkait video viral ada penolakan, yang pertama tentunya kami memohon maaf dalam proses-proses seperti ini memang adalah situasi yang sulit,” ucap Emil, sapaan akrabnya, di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (23/4).

Emil menegaskan, Bansos senilai Rp 500 ribu yang disalurkan Pemprov Jabar merupakan salah satu dari 9 pintu bantuan bagi warga terdampak pandemik Covid-19.


Sembilan pintu tersebut adalah Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Bansos dari presiden untuk perantau di Jabodetabek, Dana Desa (bagi kabupaten), Kartu Prakerja, bantuan tunai dari Kemensos, Bansos provinsi, serta Bansos dari kabupaten/kota.

Selain itu, pihaknya juga menggagas Gerakan Nasi Bungkus (Gasibu) guna memastikan masyarakat Jawa Barat dapat terpenuhi kebutuhan pokok hariannya. Meski begitu, bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah berbeda nilai, jenis, waktu penyebaran dan mekanismenya.

“Ada hampir tujuh juta keluarga yang harus didata, di sisi lain warga tidak bisa menunggu sehingga proses mencicil bantuan mungkin menimbulkan persepsi tidak sama. Bantuan itu ada sembilan pintu, yang baru datang bantuan dari provinsi, yang pintu nomor tujuh,” kata dia, dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

“Kepada tetangganya yang tidak kebagian di pintu nomor tujuh, mungkin dia menyangka dia tidak akan mendapat bantuan. Mispersepsi inilah yang nanti akan kita evaluasi, baik kepada RT, RW, kepada PT Pos, kepada semua pihak,” tambahnya.

Emil menambahkan, pihaknya akan terus berupaya bergerak cepat dalam upaya penanggulangan pandemik Covid-19 di Jawa Barat. Termasuk di dalamnya membantu warga yang perekonomiannya terdampak Covid-19.

“Intinya pemerintah ingin hadir dengan cepat, ingin hadir dengan transparan, dan ingin hadir seluas-luasnya memberikan bantuan kepada masyarakat,” lanjut mantan Walikota Bandung ini.

“Nanti kita akan evaluasi dan koreksi, sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran untuk kita semuanya,” tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

IJTI: Buku Saku 0 Persen Rujukan Penting Pers dan Publik

Sabtu, 11 April 2026 | 18:18

Prabowo Minta Maaf Belum Bawa Pencak Silat ke Olimpiade

Sabtu, 11 April 2026 | 17:50

Aktivis Tegas Lawan Pengkhianat Konstitusi

Sabtu, 11 April 2026 | 17:27

OTT KPK Tangkap 18 Orang, Bupati Tulungagung Digulung

Sabtu, 11 April 2026 | 16:19

Ingatkan JK, Banggar DPR: Kenaikan Harga BBM Bisa Turunkan Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 11 April 2026 | 16:14

Wamen Ossy: Satgas PKH Wujud Penyelamatan Kekayaan Negara

Sabtu, 11 April 2026 | 15:54

Jawab Tren, TV Estetik dengan Teknologi Flagship Diluncurkan

Sabtu, 11 April 2026 | 15:21

KNPI Soroti Gerakan Pemakzulan: Sebut Capaian Pemerintahan Prabowo Sangat Nyata

Sabtu, 11 April 2026 | 14:54

Setelah 34 Tahun, Prabowo Pamit dari Kursi Ketum IPSI di Munas XVI

Sabtu, 11 April 2026 | 14:47

Hadiri Munas IPSI, Prabowo Ungkap Jejak Keluarga dalam Dunia Pencak Silat

Sabtu, 11 April 2026 | 14:28

Selengkapnya