Berita

Ilustrasi/Net

Kesehatan

Hasil Tes Lab Lamban Diterima, Pemerintah Daerah Kelimpungan Deteksi Penyebaran Corona

KAMIS, 23 APRIL 2020 | 08:29 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Minimnya alat pendeteksi yang menyebabkan terlambatnya proses pemeriksaan laboratorium terhadap pasien Covid-19 menjadi kendala pemerintah daerah dalam upaya percepatan penanganan virus corona baru (Covid-19).

Hal tersebut disampaikan Walikota Cirebon, Nashrudin Azis, menyusul adanya 4 orang yang dinyatakan positif berdasarkan hasil pemeriksaan Tes Pro Aktif Covid-19 dari laboratorium kesehatan Dinkes Jawa Barat setelah 20 hari pengajuan.

“Mungkin karena banyaknya permohonan pemeriksaan di laboratorium, sehingga terjadi antrean yang sangat panjang dan alhasil terjadi keterlambatan,” ungkapnya, Rabu (22/4).


Dikatakan Azis, terlambatnya hasil pemeriksaan laboratorium tersebut menyebabkan pemerintah di daerah sangat kesulitan untuk mendeteksi penyebaran Covid-19.

“Bisa bayangkan dalam kurun waktu 20 hari tersebut, orang yang datanya telah masuk untuk pemeriksaan laboratorium itu mungkin sudah berkontak dengan banyaknya orang. Ketika dinyatakan positif, akhirnya kita kewalahan untuk melakukan screening,” ujarnya, dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Oleh sebab itu, lanjut Azis, pihaknya berharap kepada pemerintah pusat dapat menemukan cara dan memberikan solusi agar penanganan Covid-19 bisa lebih cepat melalui pemeriksaan yang dilakukan di setiap daerah.

“Salah satu contohnya, Pemkot Cirebon melalui anggaran rasionalisasi akan melakukan upaya pemeriksaan melalui Polymerase Chain Reaction (PCR). Terkait pelaksanaannya, kami ingin segera mendapat panduannya,” pungkasnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya