Berita

Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo, belum berencana terapkan PSBB/RMOLJateng

Kesehatan

Penyebaran Corona Makin Mengkhawatirkan, Walikota Solo Masih Belum Berencana Terapkan PSBB

RABU, 22 APRIL 2020 | 14:49 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berencana melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), termasuk di wilayah Solo Raya.

Pasalnya kasus penyebaran virus corona di Kota Solo dan sekitarnya yang meliputi Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, Sragen, Klaten, dan Wonogiri dinilai cukup mengkhawatirkan.

Menanggapi hal tersebut Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo, menyatakan hingga saat ini Kota Solo belum akan melaksanakan PSBB. Walikota punya alasan kenapa hingga saat ini belum berpikir soal PSBB.


"Kalau masyarakatnya itu disiplin. Baik disiplin dalam menggunakan masker, menghindari kerumunan maupun disiplin cuci tangan dan jaga jarak, itu hal yang baik untuk pencegahan," papar Walikota Solo, Rabu (22/4).

Ditambahkan Rudi, panggilan Walikota Solo, jika Provinsi Jawa Tengah memberlakukan PSBB pasti ada kajian terlebih dahulu.

"Jika akan diberlakukan pasti masing-masing daerah akan melaporkan kondisi (wilayah) seperti apa, kemudian dikaji dan baru ditentukan. Dan Solo untuk sementara ini belum akan memberlakukan PSBB," tegasnya, dikutip Kantor Berita RMOLJateng.

Sebelumnya, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Solo, Ahyani, juga menyampaikan bahwa Pemkot tidak memiliki anggaran untuk mencukupi kebutuhan warganya selama diberlakukannya PSBB.

Anggaran pengamanan sosial Covid-19 senilai Rp 49 miliar dari rasionalisasi sejumlah kegiatan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) hanya cukup sampai bulan Mei saja.

Dana tersebut digunakan untuk memberikan bantuan sembako bagi 40 ribu kepala keluarga (KK) dengan total Rp 10,6 miliar.

"Belum lagi dampak yang akan dihadapi selama PSBB diberlakukan. Di mana sektor ekonomi yang paling berimbas. Perekonomian masyarakat akan berhenti total. Pasar-pasar tradisional juga berhenti beroperasi," tegasnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya