Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

Ingin Intensifkan Rapid Test Selama Penerapan PSBB, Pemprov Jabar Terkendala Stok

RABU, 22 APRIL 2020 | 14:27 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus mengintensifkan rapid test di kabupaten/kota yang sedang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Demikian yang diungkapkan Jurubicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar yang juga Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jabar, Berli Hamdani.

Menurutnya, rapid test masih berlangsung di lima wilayah Bodebek yang sudah menerapkan PSBB sejak 15 April hingga 28 Mei 2020, dan di lima wilayah Bandung Raya yang menerapkan PSBB sejak 22 April 2020 hingga 14 hari ke depan.


Berli menyebutkan, target yang ingin dicapai adalah 0,6 persen populasi di wilayah yang sedang menerapkan PSBB. Sehingga, target jumlah warga Jabar yang akan di tes cepat ini akan terus bertambah, melampaui angka 71.451 per 20 April 2020.

Hanya saja, Berli mengakui masih terdapat kendala dalam upaya menggelar rapid test di kota/kabupaten yang menerapkan PSBB.

“Kita masih kekurangan alat untuk melakukan rapid test. Belum datang semua,” ucap Berli, dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Rabu (22/4).

Berli mengatakan, persediaan alat untuk rapid test yang tersedia di Jawa Barat sudah semakin menipis. Hingga saat ini, ucap Berli, sebanyak 96.000 alat rapid test sudah disebarkan ke 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.

Terkait potensi penambahan jumlah kasus positif Covid-19 di Jabar seiring dengan digelarnya tes cepat, menurut Berli, tenaga kesehatan yang ada di Jabar sudah siap mengantisipasi lonjakan jumlah kasus positif Covid-19.

“Hanya saja, para tenaga kesehatan ini masih perlu dilengkapi APD yang sesuai standar WHO. Sehingga mereka pun terlindungi dari potensi terpapar virus, saat menangani mereka yang positif Covid-19,” tuturnya.

Ditambahkan Berli, kurangnya APD standar yang digunakan para nakes saat penanganan Covid-19, juga menjadi prioritas Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar, untuk segera dilengkapi ketersediaannya.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya