Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung/Net
Pandemik virus corona baru (Covid-19) harus menjadi perhatian serius oleh semua pihak, termasuk jajaran perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang pangan, pergudangan dan logistik agar mengantisipasi krisis pangan selama pandemik.
“Kalaupun kita ingin impor pada kondisi krisis seperti saat ini, mungkin saja tidak bisa, karena barangnya tidak ada,†ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung saat rapat Komisi VI secara virtual, Senin (20/4).
Dilihat kondisi saat ini, pemerintah diminta melakukan simulasi kebutuhan pangan dan kebutuhan lainnya selama pandemik Covid-19. Sebab dalam menghadapi virus dari Wuhan, China ini, pengambilan kebijakan di tiga sektor penting harus dilakukan tanpa kesalahan.
"Tiga sektor penting itu yaitu kesehatan, pangan, dan energi,†jelas Ketua DPP Nasdem ini.
Pada dasarnya, kebijakan impor bisa sedikit mengatasi kondisi seperti saat ini. Namun tak bisa dipungkiri negara-negara lain juga tengah berjuang mengamankan stok pangan.
“Tapi persoalannya, ketika seluruh dunia krisis pangan, apakah kita bisa impor? Ini jadi persoalan lain,†paparnya.
Oleh karenanya, pendataan bahan pangan alternatif bisa menjadi opsi yang dilakukan BUMN bidang pangan. Hal itu penting sebagai antisipasi bila terjadi krisis pangan.
“Misalnya bahan pangan singkong, sagu atau jagung yang tersedia di sini. Itu harus didata untuk diproduksi secara besar-besaran sebagai subtitusi bahan pangan yang biasa (dikonsumsi), selama menghadapi masa krisis Covid-19 ini,†pungkasnya.
Rapat virtual ini diikuti oleh Dirut Perum Bulog Budi Waseso, Dirut PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), Dirut PT. Berdikari (Persero), Dirut PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan Dirut PT. Pertani (Persero).
