Menteri BUMN Erick Thohir melakukan penyegeran di jajaran PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I. Nama pakar hukum tata negara Refly Harun, yang kerap kali menyampaikan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi termasuk salah satu nama yang dicopot.
Staf khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengaku Refly tidak dipecat melainkan hanya diganti.
Saat ditanya apakah pergantian terkait dengan kritik tajam yang disampaikan Refly, politisi Perindo ini pun menyatakan bahwa pihaknya hanya melakukan penyegaran.
Direktur Eksekutif Indonesia Development Review (IDR), Muhammad Rifai Darus menyimpulkan, saat ini di dalam Istana hanya membutuhkan dua kategori golongan, yakni orang yang disukai dan tidak disukai.
MRD -sapaan akrabnya-, menyebutkan, pada waktu yang sama publik dipertontonkan ulah para orang dekat Istana yang membuat geram masyarakat. Apalagi sejak awal pihak Istana nampak melakukan pembelaan.
"Kalau kita melihat perbandingan ini bisa kita simpulkan di dalam Istana hanya mebutuhkan dua kategori orang, orang yang disukai dan tidak disukai dan nampaknya Istana tidak mau dikritik," kata MRD saat berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (20/4).
Lebih lanjut Politisi Demokrat itu menjelaskan, karena rezim pemerintahan Jokowi antikritik konsekuensi bagi orang yang memberikan masukan tajam justru akan dicopot.
"Karena tidak mau dikritik, masukan dari pihak manapun baik dari luar atau dari dalam, jika memberikan masukan tajam sesuai pendapat umum, maka pasti akan dicopot," tandasnya.
Pemerintahan Jokowi seharusnya bersyukur dengan kemauan Refly Harun memberikan kontribusinya baik sebagai komisaris perusahaan dan perannya sebagai pakar hukum tata negara.
"Padahal Bang Refly disamping sebagai Komut dia punya background sebagai pakar hukum tata negara, ada keilmuan yang dimiliki untuk melihat ketatanegaraan, harusnya bersyukur sekali orang memiliki kepakaran masuk kabinet membantu dari sisi perushaan, dan juga masukan tajam untuk pembenahan ketatangeraan kita," pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, dalam sepekan terakhir publik dihebohkan dengan dengan kabar perusahaan milik Staf Khusus milenial Presiden Jokowi, Adamas Belva Syah Devara menerima proyek sebagai aplikator Kartu Prakerja senilai Rp 5,6 Triliun.
Selain itu beberapa hari lalu Stafsus yang lain Andi Taufan Garuda Putra yang mengirimkan surat ke seluruh camat se Indonesia untuk meminta dukungan bagi relawan PT Amarta Mikro Fintek dalam menanggulangi wabah virus corona baru (Covid-19).
Refly Harun menyuarakan kritik kerasnya terkait penerbitan Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk PenangananCovid-19.
Ia menilai Perppu tersebut berpotensi memberi ruang kepada penumpang gelap dalam masa pandemik Covid-19 ini.
