Berita

Sekretaris Jendral PB HMI, Taufan Ikhsan Tuarita/RMOL

Kesehatan

PB HMI: Tindak Tegas Praktik Mafia Kesehatan

SENIN, 20 APRIL 2020 | 15:45 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Sekretaris Jendral PB HMI, Taufan Ikhsan Tuarita menyoroti adanya praktik mafia kesehatan di tengah pandemi Covid-19 yang kini melanda Indonesia. Impor alat kesehatan dari luar negeri terindikasi dimanfaatkan oknum tertentu untuk mencari keuntungan berlipat.

"Kami dari PB HMI menduga adanya praktik mafia kesehatan utamanya penyediaan alat kesehatan yang diimpor oleh pemerintah dalam rangka mencegah persebaran virus Covid-19,"ujar Taufan, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (20/04).

Taufan menganggap, ulah para mafia kesehatan itu justru akan memperlambat upaya pemerintah dalam mengurangi jumlah pasien Covid-19 di indonesia.


"Tindakan mafia kesehatan akan berakibat perlambatan upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19 yang tentunya akan mengakibatkan jumlah penderita pandemi ini semakin meningkat," katanya.

Taufan juga menyoroti dugaan adanya perusahaan yang sengaja menimbun alat kesehatan dan diperjual belikan dengan harga yang tidak wajar.

"Harga APD (Alat Pelindung Diri), masker, hand sanitizer dan obat - obatan utamanya vitamin sangat sulit didapatkan dan harganya melambung tinggi. Ini mengindikasikan adanya perusahaan nakal yang sengaja menimbun stok demi meraup keuntungan lebih," ungkapnya.

Dikatakan Taufan, data yang disampaikan Polri terkait adanya aktivitas penimbunan alat kesehatan menjadi bukti adanya oknum yang mencari keuntungan di tengah pandemi Covid-19.

"Data yang disampaikan Polri terjadi penimbunan 822 kardus masker serta 138 kardus hand sanitizer di berbagai daerah, menunjukkan praktik mafia kesehatan masih merajalela. Ulah mereka telah merugikan masyarakat dalam upaya memutus mata rantai Covid-19," terangnya.

PB HMI mendesak pemerintah untuk menindak tegas mafia kesehatan yang meresahkan masyarakat itu.

"Kami dari PB HMI meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menindak tegas para pelaku mafia kesehatan ini. Bila perlu cabut ijin usaha perusahaan yang terbukti bersalah dan penjarakan pelakunya," tandas Taufan.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya