Berita

Sekretaris Jendral PB HMI, Taufan Ikhsan Tuarita/RMOL

Kesehatan

PB HMI: Tindak Tegas Praktik Mafia Kesehatan

SENIN, 20 APRIL 2020 | 15:45 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Sekretaris Jendral PB HMI, Taufan Ikhsan Tuarita menyoroti adanya praktik mafia kesehatan di tengah pandemi Covid-19 yang kini melanda Indonesia. Impor alat kesehatan dari luar negeri terindikasi dimanfaatkan oknum tertentu untuk mencari keuntungan berlipat.

"Kami dari PB HMI menduga adanya praktik mafia kesehatan utamanya penyediaan alat kesehatan yang diimpor oleh pemerintah dalam rangka mencegah persebaran virus Covid-19,"ujar Taufan, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (20/04).

Taufan menganggap, ulah para mafia kesehatan itu justru akan memperlambat upaya pemerintah dalam mengurangi jumlah pasien Covid-19 di indonesia.


"Tindakan mafia kesehatan akan berakibat perlambatan upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19 yang tentunya akan mengakibatkan jumlah penderita pandemi ini semakin meningkat," katanya.

Taufan juga menyoroti dugaan adanya perusahaan yang sengaja menimbun alat kesehatan dan diperjual belikan dengan harga yang tidak wajar.

"Harga APD (Alat Pelindung Diri), masker, hand sanitizer dan obat - obatan utamanya vitamin sangat sulit didapatkan dan harganya melambung tinggi. Ini mengindikasikan adanya perusahaan nakal yang sengaja menimbun stok demi meraup keuntungan lebih," ungkapnya.

Dikatakan Taufan, data yang disampaikan Polri terkait adanya aktivitas penimbunan alat kesehatan menjadi bukti adanya oknum yang mencari keuntungan di tengah pandemi Covid-19.

"Data yang disampaikan Polri terjadi penimbunan 822 kardus masker serta 138 kardus hand sanitizer di berbagai daerah, menunjukkan praktik mafia kesehatan masih merajalela. Ulah mereka telah merugikan masyarakat dalam upaya memutus mata rantai Covid-19," terangnya.

PB HMI mendesak pemerintah untuk menindak tegas mafia kesehatan yang meresahkan masyarakat itu.

"Kami dari PB HMI meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menindak tegas para pelaku mafia kesehatan ini. Bila perlu cabut ijin usaha perusahaan yang terbukti bersalah dan penjarakan pelakunya," tandas Taufan.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Nobel Ekonomi untuk Bung Hatta

Jumat, 13 November 2026 | 04:16

Menyaksikan Latopsfib TNI

Jumat, 13 November 2026 | 03:43

Jejak Pangeran Sriwijaya dalam Sejarah dan Identitas Singapura

Jumat, 13 November 2026 | 03:13

TelkomGroup Siapkan Infrastruktur Data Center Menuju Kedaulatan AI Indonesia

Jumat, 13 November 2026 | 02:45

Sebelas Tokoh Masuk Radar Pengganti Gibran, Harapan Rakyat Hanya Satu

Jumat, 13 November 2026 | 02:19

Mabes Polri: Sosok TK dalam Kasus Penyadapan Ilegal Berpangkat Brigjen

Jumat, 13 November 2026 | 01:53

Tokoh Masyarakat Ungkap Kerugian Raibnya Tanah Desa di Bekasi, Segini Besarnya

Jumat, 13 November 2026 | 01:28

Nama TK Ikut Terseret di Kasus Penyadapan Listyo Sigit Dkk

Jumat, 13 November 2026 | 01:15

DRX Token Perkuat Pengembangan Ekosistem Web3

Jumat, 13 November 2026 | 00:50

Tak Mau jadi Penonton Pemilu, Hanura Rapatkan Barisan di Papua Tengah

Jumat, 13 November 2026 | 00:26

Selengkapnya