Berita

Sekretaris Jendral PB HMI, Taufan Ikhsan Tuarita/RMOL

Kesehatan

PB HMI: Tindak Tegas Praktik Mafia Kesehatan

SENIN, 20 APRIL 2020 | 15:45 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Sekretaris Jendral PB HMI, Taufan Ikhsan Tuarita menyoroti adanya praktik mafia kesehatan di tengah pandemi Covid-19 yang kini melanda Indonesia. Impor alat kesehatan dari luar negeri terindikasi dimanfaatkan oknum tertentu untuk mencari keuntungan berlipat.

"Kami dari PB HMI menduga adanya praktik mafia kesehatan utamanya penyediaan alat kesehatan yang diimpor oleh pemerintah dalam rangka mencegah persebaran virus Covid-19,"ujar Taufan, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (20/04).

Taufan menganggap, ulah para mafia kesehatan itu justru akan memperlambat upaya pemerintah dalam mengurangi jumlah pasien Covid-19 di indonesia.


"Tindakan mafia kesehatan akan berakibat perlambatan upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19 yang tentunya akan mengakibatkan jumlah penderita pandemi ini semakin meningkat," katanya.

Taufan juga menyoroti dugaan adanya perusahaan yang sengaja menimbun alat kesehatan dan diperjual belikan dengan harga yang tidak wajar.

"Harga APD (Alat Pelindung Diri), masker, hand sanitizer dan obat - obatan utamanya vitamin sangat sulit didapatkan dan harganya melambung tinggi. Ini mengindikasikan adanya perusahaan nakal yang sengaja menimbun stok demi meraup keuntungan lebih," ungkapnya.

Dikatakan Taufan, data yang disampaikan Polri terkait adanya aktivitas penimbunan alat kesehatan menjadi bukti adanya oknum yang mencari keuntungan di tengah pandemi Covid-19.

"Data yang disampaikan Polri terjadi penimbunan 822 kardus masker serta 138 kardus hand sanitizer di berbagai daerah, menunjukkan praktik mafia kesehatan masih merajalela. Ulah mereka telah merugikan masyarakat dalam upaya memutus mata rantai Covid-19," terangnya.

PB HMI mendesak pemerintah untuk menindak tegas mafia kesehatan yang meresahkan masyarakat itu.

"Kami dari PB HMI meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menindak tegas para pelaku mafia kesehatan ini. Bila perlu cabut ijin usaha perusahaan yang terbukti bersalah dan penjarakan pelakunya," tandas Taufan.

Populer

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Peluang Emas Kuliah Gratis Pendaftaran Beasiswa Unggulan 2026 Resmi Dibuka

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:21

Di Posko Pengungsian, Gibran Pastikan Kebutuhan Anak-Anak Terpenuhi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:21

Prioritaskan Guru PPPK Wilayah 3T Jadi PNS

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:19

Utang AS Terus Membengkak, Tekanan Fiskal Makin Besar

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:16

Jangan Sampai Utang Gerogoti Ruang Fiskal

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:07

Purbaya Siapkan Rp31 Triliun untuk Pengalihan PPPK ke Pusat

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:05

Emas “di Bawah Bantal” Warga RI Capai 1.800 Ton, Nilainya Diprediksi Tembus Rp4.400 Triliun

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:01

Tak Benar Febrie Minta Emas 74 Kg hingga Uang Dikembalikan

Kamis, 20 Agustus 2026 | 13:45

Pemerintah Raup Rp34 Triliun dari Lelang SUN

Kamis, 20 Agustus 2026 | 13:41

Iran Siapkan Serangan Balasan hingga Eropa Jika AS Perluas Perang

Kamis, 20 Agustus 2026 | 13:41

Selengkapnya