Berita

Sekretaris Jendral PB HMI, Taufan Ikhsan Tuarita/RMOL

Kesehatan

PB HMI: Tindak Tegas Praktik Mafia Kesehatan

SENIN, 20 APRIL 2020 | 15:45 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Sekretaris Jendral PB HMI, Taufan Ikhsan Tuarita menyoroti adanya praktik mafia kesehatan di tengah pandemi Covid-19 yang kini melanda Indonesia. Impor alat kesehatan dari luar negeri terindikasi dimanfaatkan oknum tertentu untuk mencari keuntungan berlipat.

"Kami dari PB HMI menduga adanya praktik mafia kesehatan utamanya penyediaan alat kesehatan yang diimpor oleh pemerintah dalam rangka mencegah persebaran virus Covid-19,"ujar Taufan, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (20/04).

Taufan menganggap, ulah para mafia kesehatan itu justru akan memperlambat upaya pemerintah dalam mengurangi jumlah pasien Covid-19 di indonesia.


"Tindakan mafia kesehatan akan berakibat perlambatan upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19 yang tentunya akan mengakibatkan jumlah penderita pandemi ini semakin meningkat," katanya.

Taufan juga menyoroti dugaan adanya perusahaan yang sengaja menimbun alat kesehatan dan diperjual belikan dengan harga yang tidak wajar.

"Harga APD (Alat Pelindung Diri), masker, hand sanitizer dan obat - obatan utamanya vitamin sangat sulit didapatkan dan harganya melambung tinggi. Ini mengindikasikan adanya perusahaan nakal yang sengaja menimbun stok demi meraup keuntungan lebih," ungkapnya.

Dikatakan Taufan, data yang disampaikan Polri terkait adanya aktivitas penimbunan alat kesehatan menjadi bukti adanya oknum yang mencari keuntungan di tengah pandemi Covid-19.

"Data yang disampaikan Polri terjadi penimbunan 822 kardus masker serta 138 kardus hand sanitizer di berbagai daerah, menunjukkan praktik mafia kesehatan masih merajalela. Ulah mereka telah merugikan masyarakat dalam upaya memutus mata rantai Covid-19," terangnya.

PB HMI mendesak pemerintah untuk menindak tegas mafia kesehatan yang meresahkan masyarakat itu.

"Kami dari PB HMI meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menindak tegas para pelaku mafia kesehatan ini. Bila perlu cabut ijin usaha perusahaan yang terbukti bersalah dan penjarakan pelakunya," tandas Taufan.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Misteri Listrik Kejagung Padam di Tengah Pemeriksaan Febrie Adriansyah, Mobil Tahanan Bersiaga

Jumat, 24 Juli 2026 | 22:06

Prabowo Perlu Tiru Trik Cerdas Mahathir Hadapi Krisis

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:52

Indonesia Putar Haluan dari AS dan Bidik Pasar Ekspor Baru

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:38

Mentan Ngamuk, Minta Polisi Sikat Tujuh Perusahaan Culas Penolak Tebu Petani

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:29

100 Tahun Rarud Batur: Ketika Lava Tak Mampu Menghapus Peradaban

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:19

DPR Desak Operator Seluler Patuhi Putusan MK soal Kuota Internet Hangus

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:16

KUII VIII Jadi Momentum Bersejarah, Wantim MUI Ajak Umat Perkuat Peran Menuju Indonesia Emas 2045

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:13

Pemprov DKI Gelontorkan Rp249 Miliar untuk Rehabilitasi Empat Sekolah Rusak

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:01

PIKI Gelar Seminar Nasional di Tentena, Dorong Reformulasi Tata Kelola Dana Bagi Hasil Pertambangan

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:52

PPP Banten Bergejolak, dari Gugatan ke Pengadilan hingga Saling Somasi

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:51

Selengkapnya