Berita

Presiden Joko Widodo dan Stafsus Milenial/Net

Politik

Eks Sekjen Demokrat: Soal Etika Saja Stafsus Minta Dimaklumi, Bagaimana Dengan Tagihan Kerjanya?

SENIN, 20 APRIL 2020 | 14:42 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ppernyataan pihak Istana Negara yang memaklumi "ulah" para Staf Khusus Milenial Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat publik terheran-heran. Termasuk mantan Sekjen DPP Partai Demokrat Hinca Pandjaitan.

"Sejak kapan dalam roda organisasi pemerintahan ada kata "memaklumi"?" kata Hinca Pandjaitan dalam cuitan akun Twitter pribadinya beberapa saat lalu, Senin (20/4).

Sejumlah stafsus dari kalangan milenial memang tengah ramai diperbincangkan publik dan menuai kritikan akibat ulah yang dilakukan.


Mulai dari Andi Taufan Garuda Putra, yang pada awal bulan menyurati camat seluruh Indonesia dengan menggunakan kop Sekretariat Kabinet. Surat dimaksudkan untuk menitipkan PT Amartha Mikro Fintek dalam kegiatan Relawan Desa Lawan Covid-19. Diketahui, PT Amartha merupakan perusahaan milik pribadi Andi Taufan Garuda Putra.

Kemudian, stafsus lain, Adamas Belva Syah Devara yang juga CEO Ruang Guru, yang akan menjadi salah satu dari delapan perusahaan penyedia pelatihan lainnya dalam program pelatihan Kartu Prakerja pemerintah.

Menanggapi itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian, menyatakan tindakan para staf presiden atau lumrah disapa stafsus milenial ini harus dimaklumi oleh semua pihak. Sebab, mereka mulanya seorang profesional yang baru terjun di birokrat.

"Perlu dimaklumi karena mereka kan profesional tadinya, bukan birokrat. Jadi mereka tidak terlalu memahami etika birokrasi, bagaimana birokrat itu seharusnya bersikap atau berperilaku," kata Donny Gahral Adian, Rabu (15/4).

"Niatnya mereka baik. Andi niatnya membantu relawan Covid-19 di desa-desa, Belva niatnya membantu pelatihan Kartu Prakerja," imbuhnya.

Menurut Hinca Pandjaitan, pernyataan memaklumi dalam sebuah organisasi negara yang posisinya sangat dekat dengan Presiden selaku orang nomor satu di Indonesia, agaknya tidak patut untuk sekadar dimaklumi. 

"Mereka berada di istana, karena mereka milenial 'terpilih'. Jika perihal etika saja kita harus diminta memaklumi, bagaimana dengan tagihan kinerja?," kata Hinca Pandjaitan.

"Teramat lucu teman-teman ini," imbuhnya menegaskan.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Tak Pelihara Buzzer, Prabowo Layak Terus Didukung

Jumat, 02 Januari 2026 | 04:14

Stasiun Cirebon Dipadati Penumpang Arus Balik Nataru

Jumat, 02 Januari 2026 | 04:00

SBY Pertimbangkan Langkah Hukum, Mega Tak Suka Main Belakang

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:34

Pilkada Lewat DPRD Cermin Ketakutan terhadap Suara Rakyat

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:26

Jika Mau Kejaksaan Sangat Gampang Ciduk Silfester

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:01

Pilkada Lewat DPRD Sudah Pasti Ditolak

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:37

Resolusi 2026 Rismon Sianipar: Makzulkan Gibran Wapres Terburuk

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:13

Kata Golkar Soal Pertemuan Bahlil, Dasco, Zuhas dan Cak Imin

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:10

Penumpang TransJakarta Minta Pelaku Pelecehan Seksual Ditindak Tegas

Jumat, 02 Januari 2026 | 01:38

Bulgaria Resmi Gunakan Euro, Tinggalkan Lev

Jumat, 02 Januari 2026 | 01:21

Selengkapnya