Berita

Presiden Joko Widodo dan Stafsus Milenial/Net

Politik

Eks Sekjen Demokrat: Soal Etika Saja Stafsus Minta Dimaklumi, Bagaimana Dengan Tagihan Kerjanya?

SENIN, 20 APRIL 2020 | 14:42 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ppernyataan pihak Istana Negara yang memaklumi "ulah" para Staf Khusus Milenial Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat publik terheran-heran. Termasuk mantan Sekjen DPP Partai Demokrat Hinca Pandjaitan.

"Sejak kapan dalam roda organisasi pemerintahan ada kata "memaklumi"?" kata Hinca Pandjaitan dalam cuitan akun Twitter pribadinya beberapa saat lalu, Senin (20/4).

Sejumlah stafsus dari kalangan milenial memang tengah ramai diperbincangkan publik dan menuai kritikan akibat ulah yang dilakukan.


Mulai dari Andi Taufan Garuda Putra, yang pada awal bulan menyurati camat seluruh Indonesia dengan menggunakan kop Sekretariat Kabinet. Surat dimaksudkan untuk menitipkan PT Amartha Mikro Fintek dalam kegiatan Relawan Desa Lawan Covid-19. Diketahui, PT Amartha merupakan perusahaan milik pribadi Andi Taufan Garuda Putra.

Kemudian, stafsus lain, Adamas Belva Syah Devara yang juga CEO Ruang Guru, yang akan menjadi salah satu dari delapan perusahaan penyedia pelatihan lainnya dalam program pelatihan Kartu Prakerja pemerintah.

Menanggapi itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian, menyatakan tindakan para staf presiden atau lumrah disapa stafsus milenial ini harus dimaklumi oleh semua pihak. Sebab, mereka mulanya seorang profesional yang baru terjun di birokrat.

"Perlu dimaklumi karena mereka kan profesional tadinya, bukan birokrat. Jadi mereka tidak terlalu memahami etika birokrasi, bagaimana birokrat itu seharusnya bersikap atau berperilaku," kata Donny Gahral Adian, Rabu (15/4).

"Niatnya mereka baik. Andi niatnya membantu relawan Covid-19 di desa-desa, Belva niatnya membantu pelatihan Kartu Prakerja," imbuhnya.

Menurut Hinca Pandjaitan, pernyataan memaklumi dalam sebuah organisasi negara yang posisinya sangat dekat dengan Presiden selaku orang nomor satu di Indonesia, agaknya tidak patut untuk sekadar dimaklumi. 

"Mereka berada di istana, karena mereka milenial 'terpilih'. Jika perihal etika saja kita harus diminta memaklumi, bagaimana dengan tagihan kinerja?," kata Hinca Pandjaitan.

"Teramat lucu teman-teman ini," imbuhnya menegaskan.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Legislator Nasdem: Bukan Hal Sulit bagi Polri Kejar Spam Judol

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:57

Aksi Dramatis Anggota TNI Selamatkan Balita dari Cengkeraman Paman Sakau

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:45

Sempat Lolos OTT KPK, Bos PT MSA Fika Nur Alawi Resmi Pakai Rompi Oranye

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:35

Lagu ‘Mas Bahlil Ganteng’ Berdampak Positif terhadap Citra Golkar

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:10

Cak Imin Pastikan Sekolah Rakyat Sukoharjo Siap Sambut Tahun Ajaran Baru

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:07

Telkom Akses Perkuat Kompetensi SDM Digital di Daerah 3T

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:48

Aliansi Kontraktor Geruduk Sudin PRKP Jakut Gegara Dugaan Monopoli Proyek

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:41

Peresmian Kantor UN Tourism Kukuhkan Spanyol di Garda Terdepan Multilateralisme

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:30

Kejagung Endus Dugaan Keterlibatan Kolonel TNI Aktif dalam Korupsi MBG

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:25

Baru Tiga Bulan Menjabat, Dirut Pos Indonesia Mundur

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:21

Selengkapnya