Berita

Demam berdarah/Net

Kesehatan

Beban Pemerintah Bertambah Karena DBD Berbarengan Dengan Corona

SENIN, 20 APRIL 2020 | 09:59 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Musim pancaroba yang menimbulkan wabah penyakit Demam Berdarah (DBD) sudah mulai menjangkiti masyarakat. Mirisnya, epidemi ini muncul berbarengan dengan pandemi virus corona baru (Covid-19).

Berdasarkan data per Minggu kemarin (19/4), jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia sudah mencapai 6.575 orang terjangkit. Sementara, jumlah kasus DBD lebih banyak, yakni hingga Selasa (14/4) sudah sebanyak 41.883 kasus yang tersebar di berbagai wilayah.

Pengamat kebijakan publik dari Center of Public Policy Studies (CPPS), Bambang Istianto menilai, munculnya wabah DBD berpotensi memperberat pekerjaan pemerintah, saat sedang-sedangnya berkonsentrasi melawan virus corona.


"Wabah virus yang berbeda jenis tersebut dipastikan beban pemerintah bertambah," ujar Bambang Istianto saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Senin (20/4).

Meskipun pemerintah sudah berpengalaman menghadapi DBD, lanjut lulusan Universitas Padjajaran ini, namun pada tahun ini kasus DBD meningkat dari tahun yang lalu, yaitu dari 40.425 kasus menjadi 41.883 kasus.

Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa musim pancoroba ini akan menjadi PR terberat pemerintah dit engah penanganan wabah berbahaya Covid-19.

"Boleh jadi konsentrasi pemerintah terganggu yang sedang fokus memutus matai rantai penyebaran Covid-19 melalui kebijakan PSBB," tutur Bambang Istianto.

Namun begitu, sosok penulis buku Potret Buram Politik Indonesia ini tetap mengapresiasi kinerja pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan terkait pencegahan wabah DBD.

"Kemenkes telah mengeluarkan kebijakan kepada seluruh Dinas Kesehatan melakukan pencegahan melalui sosialisasi dan gerakan satu rumah satu jumantik," katanya.

"Diharapkan strategi penanganan DBD bisa berjalan efektif," tutup Bambang Istianto menambahkan.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya