Saiful Anam: Dari Hasil Sidang, Harusnya Hasto Juga Bisa Terlibat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak serius mengusut kasus dugaan suap pergantian anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang melibatkan tiga Kader PDIP dan Komisioner KPU.

Tiga kader PDIP yang dimaksud ialah Harun Masiku, Saeful Bahri dan Agustiani Tio Fridelina. Sedangkan Komisioner KPU ialah Wahyu Setiawan.

Pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam menilai, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Hasto Kristiyanto bisa saja terlibat dalam perkara suap tersebut lantaran dalam sidang Kamis (16/4), Hasto mengaku mendengar adanya permintaan uang dari terdakwa Saeful Bahri kepada tersangka Harun Masiku.

"Kalau berdasarkan hasil sidang, harusnya Hasto bisa juga terlibat, mestinya KPK juga dapat menjerat HK (Hasto Kristiyanto)," ucap Saiful Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (17/4).

Saiful meyakini KPK telah memiliki bukti yang valid, termasuk dugaan keterlibatan Hasto dalam perkara ini. Namun demikian, dugaan tersebut akan terungkap jika KPK benar-benar serius mengembangkan perkara tersebut.

"KPK saya yakin memiliki bukti yang valid, tak seorang pun bisa mengelak karena KPK memiliki alat sadap yang canggih. Kalau KPK serius, pasti kasus ini akan berkembang, termasuk tidak menutup kemungkinan akan menguak keterlibatan HK," tegas Saiful.

Persidangan terdakwa Saeful Bahri yang baru berjalan dua pekan ini dianggap Saiful belum mengungkap semua fakta. Saiful meminta agar masyarakat terus mengawasi hingga persidangan selesai semua para tersangka dalam kasus ini.

"(Persidangan) ini masih potongan cerita, nanti akan terbuka apabila WS (Wahyu Setiawan) diperiksa sebagai saksi. Itu akan menjadi menarik apabila dihubungkan dengan fakta-fakta sebelumnya," katanya.

"Tidak sulit bagi KPK kalau mau serius membuka siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. Tinggal berani atau tidak," pungkas Saiful.

Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam beberapa kesempatan selalu menegaskan tak terlibat dalam kasus yang menjerat Wahyu Setiawan dan beberapa kader PDIP itu. Bahkan Hasto menuding penyebutan namanya sebagai tindakan penggiringan opini.

"Ada yang mem-framing saya menerima dana, ada yang mem-framing bahwa saya diperlakukan sebagai bentuk-bentuk penggunaan kekuasaan itu secara sembarangan," kata Hasto, Jumat lalu (10/1).