Berita

Surat Stafsus/Net

Politik

Kontroversi Surat Stafsus, BPK: Harus Dicari Nomor 001 dan 002, Semoga Tidak Pakai Kop Setkab RI

RABU, 15 APRIL 2020 | 10:42 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Achsanul Qosasi ikut menyoroti kasus surat yang ditulis staf khusus presiden yang belakangan viral di media sosial.

"Staff Khusus itu memberikan saran dan masukan. Dia berdiri disamping, di luar garis adminitrasi Birokrasi ASN," ujar Qosasi dalam cuitannya di akun Twitternya, Selasa (14/4).

Qosasi juga mengunggah surat stafsus yang menjadi kritikan berbagai pihak.


Menurutnya, perlu penelusuran lagi terkait surat lain yang menggunakan kop Setkab RI.

“Surat ini bernomor 003/dan seterusnya... Harus dicari No 001 dan 002-nya. [nomor] 001 dan 002 semoga tidak pakai kop Surat Lembaga Struktural Setkab RI,” katanya lagi dalam keterangan unggahan itu.

Terkait banyak pihak yang mengomentari sikap stafsus tersebut, dan menilai surat itu dianggap memotong kewenangan kepala daerah, dan memunculkan konflik kepentingan, Qosasi malah mengomentari denga bijak.

"Kita maafkan atas ketidak-mengertiannya," ujarnya.

Sebelumnya, Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Andi Taufan Garuda Putra, mengirim surat kepada semua camat di Indonesia dengan menggunakan kop resmi Sekretariat Kabinet RI.

Dalam surat tersebut, Andi Taufan memperkenalkan dirinya kepada semua camat di Indonesia selaku Staf Khusus Presiden.

Surat itu merupakan permohonan agar para camat mendukung edukasi dan pendataan kebutuhan alat pelindung diri (APD) demi melawan wabah virus corona ( Covid-19) yang dilakukan oleh perusahaan pribadinya, yaitu PT Amartha Mikro Fintek (Amartha).

Pasca keluarnya surat yang membuat kontroversi itu, Andi langsung menyampaikan permintaan maafnya dan memutuskan menarik surat tersebut.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kades Diminta Tetap Tenang Sikapi Penyesuaian Dana Desa

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:10

Demokrat Bongkar Operasi Fitnah SBY Tentang Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:08

KPK Dalami Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Anggaran Mantan Kajari HSU

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:01

INDEF: MBG sebuah Revolusi Haluan Ekonomi dari Infrastruktur ke Manusia

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:48

Pesan Tahun Baru Kanselir Friedrich Merz: Jerman Siap Bangkit Hadapi Perang dan Krisis Global

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:40

Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Aceh Tamiang 1 Januari 2026

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:38

Emas Antam Mandek di Akhir Tahun, Termurah Rp1,3 Juta

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:26

Harga Minyak Datar saat Tensi Timteng Naik

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:21

Keuangan Solid, Rukun Raharja (RAJA) Putuskan Bagi Dividen Rp105,68 Miliar

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:16

Wacana Pilkada Lewat DPRD Salah Sasaran dan Ancam Hak Rakyat

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:02

Selengkapnya