Warga Berjubel Di Stasiun KRL Bogor, Saleh Daulay: Pemerintah Harus Penuhi Kebutuhan Pokok Dan Subsidi Lengkap

Pemerintah diharapkan untuk memperhatikan nasib masyarakat yang terpaksa bekerja ke luar rumah di tengah pandemik Covid-19 saat ini.

Selain menjamin kebutuhan pokok masyarakat, pemerintah juga harus memberikan subsidi kebutuhan dasar masyarakat. Sehingga masyarakat tak perlu berpergian dan bisa membantu memutus mata rantai penyebaran corona.
Harapan itu disampaikan anggota Komisi IX DPR RI fraksi PAN, Saleh Partonan Daulay. Pernyataan ini terkait peristiwa berjubelnya warga di Stasiun KRL Bogor, Jawa Barat, pada Senin pagi (13/4).

"Jika pemerintah melarang mereka keluar rumah, maka konsekuensi mereka (masyarakat) harus diberi bantuan sosial, subsidi, yang betul-betul lengkap. Bukan hanya listrik saja, tapi mereka butuh pangan, kebutuhan pokok sehari-hari yang harus mereka konsumsi setiap hari," ujar Saleh Daulay saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (13/4).

"Jika pemerintah melarang mereka keluar rumah, maka konsekuensi mereka (masyarakat) harus diberi bantuan sosial, subsidi, yang betul-betul lengkap. Bukan hanya listrik saja, tapi mereka butuh pangan, kebutuhan pokok sehari-hari yang harus mereka konsumsi setiap hari," ujar Saleh Daulay saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (13/4).

Menurut Saleh Daulay, pemerintah pusat juga harus menyambut baik inisiatif Pemerintah Daerah (Pemda) yang sudah bersedia memberikan subsidi kepada masyarakat terdampak pandemik Covid-19.

"Makanya kita harus mendukung apa yang dilakukan Kepala Daerah yang berani memberikan subsidi kepada siapa saja yang kena dampak, tanpa memandang apakah dia penduduk asli kota itu atau bukan. Yang jelas kalau sudah ditutup semua akses, semua tidak boleh keluar. Semua tetap harus disubsidi karena dia terkena dampak langsung dari PSBB itu sendiri," urainya.

Lebih lanjut, mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini meminta pemerintah untuk memperhatikan hal-hal yang mesti dilakukan sebelum mengambil keputusan untuk PSBB.

"Mohonlah pemerintah memperhatikan ini. Jangan sampai kita asyik terus untuk menghitung-hitung kota-kota mana saja lagi yang harus di-PSBB. Sedangkan kalau sudah di-PSBB tidak menghasilkan dampak apa-apa," demikian Saleh Daulay.