Berita

Adhie M. Massardi/Net

Politik

Kapolri Harus Dengar Jenderal SBY, Segera Revisi Telegram Penegakan Hukum Penghina Presiden

KAMIS, 09 APRIL 2020 | 18:59 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Presiden keenam RI, Jenderal TNI (Purn) Prof. Susilo Bambang Yudhoyono menyesalkan terjadi ketegangan antara elemen masyarakat dengan para pejabat pemerintah di tengah pandemik virus corona (Covid-19).

SBY tambah khawatir karena ketegangan itu bahkan disertai dengan ancaman untuk "mempolisikan" warga yang salah bicara. Khususnya yang dianggap melakukan penghinaan kepada Presiden dan para pejabat negara.

Baca: SBY: Indonesia Harus Bersatu, Dan Fokus Pada Penghentian Penyebaran Virus Corona


Sejak awal, dan kini ditambah dengan kekhawatiran SBY, Polri dalam hal ini Kapolri Jenderal Idham Azis didesak mencabut atau paling tidak merevisi Surat Telegram Nomor ST/1100/IV/HUK.7.1.2020 per tanggal 4 April 2020 terkait penanganan kejahatan di ruang siber selama penanganan Covid-19.

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie M. Massardi mengatakan, sesudah tidak menjabat lagi sebagai presiden, SBY jarang memberikan keterangan panjang lebar di media. Itu artinya, SBY melihat saat ini ada persoalan yang sangat serius.

Selain menjabat presiden dua periode, SBY bukan jenderal kaleng-kalang, dia pernah menjabat Kepala Staf Teritorial, tentu sangat paham peta politik dan sosial nasional. Sehingga amatan pria yang dihormati dan disegani di kalangan TNI itu bisa mencerminkan pandangan korps hijau.

"SBY orangnya sangat hati-hati. Sehingga kalau dia sudah berpendapat seperti itu, berarti ada persoalan yang sangat serius. Ingat, dia itu mantan presiden dan jenderal TNI," ujar Adhie M. Massardi kepada redaksi, Kamis petang (9/4).

Dengan demikian, saran Adhie M. Massardi, Kapolri harus segera merespons dengan sangat serius catatan-catatan SBY tersebut.

"Tidak ada lain bagi Kapolri kecuali segera mengevaluasi poin-poin telegram yang membuat SBY resah. Ini harus direspons secara cepat dan terbuka," tutur dia.

Dengan demikian, lanjut mantan Jurubicara Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini, kerisauan SBY akan adanya masalah antara elemen masyarakat dengan para pejabat pemerintah, bisa segera dinetralisir.

"Sehingga semua anak bangsa bisa kuat dan kompak tanpa ada sangka dalam penanggulangan Covid-19," demikian Adhie M. Massardi.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Forum Lintas-Generasi Ketuk Pintu KWI Serukan Kebangkitan Moral Bangsa

Rabu, 15 April 2026 | 22:14

Gaduh Motor Listrik, Muncul Desakan Copot Kepala BGN

Rabu, 15 April 2026 | 21:53

BTN Salurkan KPR Rp530 Triliun untuk 6 Juta Rumah dalam 5 Dekade

Rabu, 15 April 2026 | 21:34

Dipimpin Ketum Peradi Profesional, Yuhelson Dikukuhkan Sebagai Guru Besar

Rabu, 15 April 2026 | 21:03

Terbongkar, Bisnis Whip Pink Ilegal Raup Omzet hingga Rp7,1 Miliar

Rabu, 15 April 2026 | 20:51

Pakar dan Praktisi Kupas Tata Kelola Intelijen di Tengah Geopolitik Global

Rabu, 15 April 2026 | 20:42

2,1 Juta Peserta BPJS PBI Kembali Aktif

Rabu, 15 April 2026 | 20:30

Revisi UU Pemilu Bukan Cuma Ambang Batas

Rabu, 15 April 2026 | 20:10

Sejarah Panjang Trem Jakarta dari Masa ke Masa

Rabu, 15 April 2026 | 20:05

Film The Legend of Aang: The Last Airbender Diduga Bocor di X Jelang Tayang Oktober 2026

Rabu, 15 April 2026 | 19:45

Selengkapnya