Usai menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam menangani wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), Presiden Joko Widodo terus memutar otak.
Pasalnya, kebijakan ini sangat dirasakan dampaknya oleh seluruh masyarakat Indonesia, terutama terkait kesejahteraan masyarakat.
Dalam jumpa pers sore tadi, mantan Walikita Solo ini berusaha menenangkan masyarakat, dengan cara menyebutkan beragam insentif yang akan diberikan pemerintah untuk masyarakat.
"Kita merasakan semuanya dampak dari pandemi Covid-19 yang dirasakan oleh masyarakat luas, baik itu pengusaha, pegawai, pekerja pabrik, supir taksi, supir bus, supir truk, kenek, pengemudi ojek, petugas parkir, pengrajin, pedagang kecil, pelaku usaha mikro dan masih banyak lagi," ungkap Jokowi di Istana Bogor, Kamis (9/4).
"Oleh sebab itu, pemerintah ingin memberikan perhatian besar dan memberikan prioritas utama untuk menjaga pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dan meningkatkan daya beli masyarakat di lapisan bawah," sambungnya.
Beberapa kebijakan ekonomi, diterangkan Jokowi, sudah digelontorkan pemerintah. Diantaranya, program PKH yang diberikan kepada 10 juta keluarga penerima. Dengan jumlah total anggaran Rp 37,4 triliun.
Kemudian, kartu sembako per orang sebesar Rp 200 ribu diberikan kepada 20 juta penerima, dengan total anggaran Rp 43,6 triliun. Ada pula kartu pra kerja dengan besaran Rp 600 ribu per orang selama 4 bulan, yang diberikan kepada 5,6 juta orang yang anggaran totalnya mencapai Rp 20 triliun.
"Kemudian pembebasan tarif listrik 450 VA dan diskon tarif listrik untuk 900 VA. Yang tadi 450 VA 24 juta pelanggan, dan yang 900 VA 7 juta pelanggan. Anggaran yang disiapkan Rp 3,5 triliun," sambung Jokowi.
Teranyar, pemerintah juga akan memberikan bantuan khusus sembako kepada masyarakat Jabodetabek dan daetah-daetah lainnya dengan besaran Rp 600 ribu per bulan per keluarga selama 3 bukan ke depan. Dengan total anggaran sebanyak Rp. 19,4 triliun.
Selain itu, Jokowi juga memastikan realikasi anggaran dana desa yang sebesar Rp 21 triliun, akan diberikan kepada 10 juta keluarga. Lalu, ada juga program padat karya tunai di kementerian-kementerian, yang total anggarannya mencapai Rp 16,9 triliun.
Namun demikian, mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku akan mencari sisa anggaran yang masih tersedia, guna memastikan kesejahteraan masyarakat yang terdampak wabah Covid-19.
"Pemerintah akan terus menyisir lagi anggaran-anggaran yang tersedia, untuk menambah lagi bansos, memperluas peluang kerja, bagi masyarakat di lapisan bawah untuk program padat karya," demikian Jokowi.
