Berita

Presiden Iran, Hassan Rouhani/Net

Dunia

Pengajuan Pinjamannya Tak Digubris IMF, Presiden Hassan Rouhani: Segala Diskriminasi Pada Iran Tidak Akan Ditoleransi

KAMIS, 09 APRIL 2020 | 15:02 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Iran geram. Badan internasional sekelas International Monetary Fund (IMF) ternyata ikut melakukan diskriminasi yang dikampanyekan oleh Amerika Serikat dalam kebijakan tekanan maksimumnya.

Presiden Iran, Hassan Rouhani pada Rabu (8/4) kemudian memberikan pernyataannya. Ia meminta IMF untuk memenuhi kewajiban hukum mereka, alih-alih melakukan diskriminasi.

"Kami adalah anggota IMF. Kami adalah anggota Bank Dunia. Kami membayar bagian kami. Beberapa cadangan kami berada dalam kendali mereka," ujar Rouhani.


"Kami telah meminta pinjaman, jika ada diskriminasi terhadap Iran atau negara lain, jelas itu tidak akan ditoleransi," tegasnya.

Iran sendiri sebelumnya telah mengajukan pinjaman dana sebesar 5 miliar dolar AS untuk mengatasi wabah virus corona baru di sana.

Pengajuan pinjaman itu seiring dengan pengumuman Direktur Jenderal IMF, Kristalina Georgieva yang menyatakan negara-negara terdampak Covid-19 akan diberikan dukungan melalui Rapid Financial Instrument (RFI).

"Kami belum meminta apa pun dari dana ini selama hampir 50 tahun terakhir. Sekarang, setelah sekian lama kami menjadi anggota dan bahkan dewan, kami berusaha keras untuk meminta pinjaman," ujar Rouhani.

Namun, Rouhani mengatakan, di tengah pandemik seperti saat ini, AS masih melakukan tekanan maksimum terhadap Iran sehingga IMF belum mengabulkan pengajuan pinjaman tersebut.

"Ini adalah masalah sejarah bahwa Gedung Putih, yang telah menjadi teroris ekonomi, mulai sekarang akan menjadi teroris medis juga," lanjut Rouhani.

Dengan tekanan maksimum yang diberikan AS, Iran menjadi sulit untuk mengatasi wabah.

Iran sendiri saat ini, berdasarkan data dari Worldometer pada Kamis (9/4), memiliki jumlah infeksi sebanyak 64.586 kasus dengan 3.993 orang meninggal dunia dan 29.812 orang dinyatakan telah pulih.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya