Berita

Presiden Iran, Hassan Rouhani/Net

Dunia

Pengajuan Pinjamannya Tak Digubris IMF, Presiden Hassan Rouhani: Segala Diskriminasi Pada Iran Tidak Akan Ditoleransi

KAMIS, 09 APRIL 2020 | 15:02 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Iran geram. Badan internasional sekelas International Monetary Fund (IMF) ternyata ikut melakukan diskriminasi yang dikampanyekan oleh Amerika Serikat dalam kebijakan tekanan maksimumnya.

Presiden Iran, Hassan Rouhani pada Rabu (8/4) kemudian memberikan pernyataannya. Ia meminta IMF untuk memenuhi kewajiban hukum mereka, alih-alih melakukan diskriminasi.

"Kami adalah anggota IMF. Kami adalah anggota Bank Dunia. Kami membayar bagian kami. Beberapa cadangan kami berada dalam kendali mereka," ujar Rouhani.

"Kami telah meminta pinjaman, jika ada diskriminasi terhadap Iran atau negara lain, jelas itu tidak akan ditoleransi," tegasnya.

Iran sendiri sebelumnya telah mengajukan pinjaman dana sebesar 5 miliar dolar AS untuk mengatasi wabah virus corona baru di sana.

Pengajuan pinjaman itu seiring dengan pengumuman Direktur Jenderal IMF, Kristalina Georgieva yang menyatakan negara-negara terdampak Covid-19 akan diberikan dukungan melalui Rapid Financial Instrument (RFI).

"Kami belum meminta apa pun dari dana ini selama hampir 50 tahun terakhir. Sekarang, setelah sekian lama kami menjadi anggota dan bahkan dewan, kami berusaha keras untuk meminta pinjaman," ujar Rouhani.

Namun, Rouhani mengatakan, di tengah pandemik seperti saat ini, AS masih melakukan tekanan maksimum terhadap Iran sehingga IMF belum mengabulkan pengajuan pinjaman tersebut.

"Ini adalah masalah sejarah bahwa Gedung Putih, yang telah menjadi teroris ekonomi, mulai sekarang akan menjadi teroris medis juga," lanjut Rouhani.

Dengan tekanan maksimum yang diberikan AS, Iran menjadi sulit untuk mengatasi wabah.

Iran sendiri saat ini, berdasarkan data dari Worldometer pada Kamis (9/4), memiliki jumlah infeksi sebanyak 64.586 kasus dengan 3.993 orang meninggal dunia dan 29.812 orang dinyatakan telah pulih.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Ukraina Lancarkan Serangan Drone di Beberapa Wilayah Rusia

Rabu, 01 Mei 2024 | 16:03

Bonus Olimpiade Ditahan, Polisi Prancis Ancam Ganggu Prosesi Estafet Obor

Rabu, 01 Mei 2024 | 16:02

Antisipasi Main Judi Online, HP Prajurit Marinir Disidak Staf Intelijen

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:37

Ikut Aturan Pemerintah, Alibaba akan Dirikan Pusat Data di Vietnam

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:29

KI DKI Ajak Pekerja Manfaatkan Hak Akses Informasi Publik

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:27

Negara Pro Rakyat Harus Hapus Sistem Kontrak dan Outsourcing

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:17

Bandara Solo Berpeluang Kembali Berstatus Internasional

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:09

Polisi New York Terobos Barikade Mahasiswa Pro-Palestina di Universitas Columbia

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:02

Taruna Lintas Instansi Ikuti Latsitardarnus 2024 dengan KRI BAC-593

Rabu, 01 Mei 2024 | 14:55

Peta Koalisi Pilpres Diramalkan Tak Awet hingga Pilkada 2024

Rabu, 01 Mei 2024 | 14:50

Selengkapnya