Pakar hukum tata negara Refly Harun/Net
Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/ Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/atau Stabiltas Sistem Keuangan terus menuai kritikan.
Pakar hukum tata negara Refly Harun bahkan menganggap wajar jika ada yang berpikir bahwa perppu ini dibaca seolah pemberian impunitas bagi pejabat.
“Pejabat yang melakukan kebijakan tidak bisa dituntut secara pidana dan perdata, kalau beritikad baik dan patuh pada perundang-undangan yang ada,†katanya dalam channel YouTube pribadi berjudul “PSBB, Nyawa Warga Negara Belum Jadi Prioritas†yang diunggah, Kamis (9/4).
Tidak hanya sampai di situ, kata Refly perppu juga mengatur bahwa kebijakan yang diambil terkait perppu tidak bisa dimintakan atau digugat ke pengadilan tata usaha. Sementara uang yang yang dikeluarkan juga tidak bisa dianggap sebagai kerugian negara.
“Itulah kritik terbesar masyarakat, seolah perppu menjadi impunity pejabat negara yang menjalankan kewajibannya dalam konteks Covid-19,†terangnya.
Padahal, sambung Refly Harun, ketentuan-ketentuan itu tidak perlu masuk dalam perppu. Sebab, jika memang pejabat yang menjalankan tugas beritikad baik dan patuh, maka tentu tidak akan bisa dipidanakan dan digugat dengan sendirinya.
Atas alasan itu, dia mewanti-wanti pemerintah agar berhati-hati dengan ketentuan perppu ini. Jangan sampai ada penumpang gelap atau free rider yang memanfaatkan impunitas dalam perppu untuk mencari keuntungan.
“Ingat UU Korupsi kita mengatakan korupsi di tengah bencana itu adalah hukuman mati, bukan impunity,†tutupnya.
