Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Sejak Awal, Jurus Jokowi Memang Seperti Mempersilakan Covid-19 Masuk

KAMIS, 09 APRIL 2020 | 07:19 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kebijakan awal yang diambil Presiden Joko Widodo dalam merespons pandemik corona virus disease 2019 (Covid-19) memang salah kaprah. Jurus itu justru terbukti mengundang masuk virus ke Indonesia.

Pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta (Unas), Saiful Anam mengatakan, sejak awal Presiden Joko Widodo telah salah ambil jurus kebijakan dalam menghadapi Covid-19.

Jurus yang dimaksud adalah membuka selebar-lebarnya pariwisata dari mancanegara di saat negara-negara lain sudah mulai menutup diri akibat Covid-19.


"Itulah dari awal sudah salah urus, mestinya berhati-hati agar jangan sampai Covid-19 masuk ke Indonesia. Ini malah memberikan tarif diskon tarif pesawat dan hotel," ucap Saiful Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (9/4).

Sementara di satu sisi, Jokowi dan jajarannya seolah menyepelekan keganasan Covid-19. Bahkan disebut virus mematikan asal Wuhan, China itu tidak mampu bertahan di Indonesia yang beriklim tropis.

"Kalau sudah seperti sekarang apa tidak kapok? Lalu jurusnya utang lagi utang lagi. Kalau hanya solusinya utang sebaiknya tidak usah jadi presiden. Semua orang bisa jadi presiden kalau solusinya utang," tegas Saiful Anam.

"Dari awal santai-santai saja, setelah terjadi seperti sekarang malah pilihannya utang, yang jadi korban dua kali jelas rakyat Indonesia, korban Covid-19 plus korban utang," sambung Saiful.

Padahal, kata Saiful, rakyat Indonesia tidak akan nyaman jika mendapatkan bantuan dari hasil utang yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi.

"Menurut saya sudahlah batalkan semua proyek-proyek strategis, saatnya alihkan ke kepentingan rakyat yang lebih besar. Hilangkan bayang-bayang proyek besar, untuk apa proyek berjalan tapi rakyatnya mati karena wabah penyakit," pungkas Saiful.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya