Berita

Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas/Net

Politik

Tak Biasa, Baleg DPR Didemo Puluhan Ribu Buruh Tolak Omnibus Law Ciptaker Secara Virtual

KAMIS, 09 APRIL 2020 | 01:20 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Puluhan ribu buruh berdemonstrasi menolak pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang beberapa waktu lalu dibahas di Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Para buruh mengaku kecewa pembahasan tersebut tetap digelar di tengah pandemik Covid-19. Namun demikian, aksi penyampaian pendapat itu dilakukan melalui pesan singkat SMS dan aplikasi WhatsApp (WA) ke pimpinan Baleg DPR.

Disampaikan Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas, aksi demonstrasi tersebut sudah berlangsung sejak Selasa lalu (7/4).


"Sudah ada 10 ribuan (SMS dan WA). Saya bahkan bilang, mungkin ini demo terbesar yang dilakukan teman-teman buruh," kata Supratman saat dikonfirmasi wartawan, Jakarta, Rabu (8/4).

Supratman mengatakan, pesan yang disampaikan buruh lintas perusahaan berupa penolakan RUU Ciptaker dan lebih spesifik menolak klaster ketenagakerjaan.

"Saya sendiri berusaha menjawab satu persatu, tapi tidak mungkin. Sehingga sekarang melalui akun Facebook saya, saya buka tanggapan, masukan yang sifatnya konstruktif," urainya.

Dalam pembahasan RUU Cipta Kerja, kata Supratman, DPR memastikan akan mengakomodir semua stakeholder terkait, termasuk mengundang pihak-pihak serikat pekerja yang terdampak kluster ketenagakerjaan.

"Jadi sebelum daftar inventarisasi masalah (DIM) disusun masing-masing fraksi, kami akan lakukan uji publik, mengundang seluruh stakeholder. Poin-poin keberatan akan menjadi atensi kami di pembahasan nanti," tegas Supratman.

Hasil rapat internal Baleg DPR, diputuskan akan membentuk panitia kerja (Panja) yang beranggotan 39 orang dari 9 fraksi. Nantinya, akan dibahas bersama pemerintah untuk menanyakan kesiapan membahas RUU tersebut di tengah pandemik Covid-19 ini.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya