Berita

Menlu AS, Mike Pompeo/Net

Dunia

Sindir China, Menlu AS: Demokrasi Atau Tidak, Semua Negara Harus Transparan

RABU, 08 APRIL 2020 | 08:23 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo mendesak semua negara untuk berlaku transparan dan jujur ketika memberikan data mengenai pandemik virus corona.

Itu, Pompeo ungkapkan dalam konferensi pers Departemen Luar Negeri pada Selasa (7/4), yang dianggap menyindir China yang sebelumnya melaporkan nol kematian akibat Covid-19 untuk pertama kalinya.

Meskipun begitu, Pompeo tidak menyebutkan kata China atau menggunakan retorika keras seperti yang selama ini dilakukannya.


"Setiap negara, apakah mereka negara demokrasi atau tidak, harus berbagi informasi secara transparan, terbuka, dan efisien," ujar Pompeo seperti dimuat Reuters.

Perubahan sikap Pompeo dan pejabat lainnya yang lebih lembut terhadap China disinyalir terjadi setelah Presiden AS Donald Trump melakukan pembicaraan dengan Presiden China Xi Jinping via telepon pada 27 Maret.

Pada saat itu, Xi menegaskan bahwa China telah transparan dan mengecam tindakan keras AS.

Dikatakan oleh Dutabesar China untuk AS, Cui Tiankai pada Minggu (5/4), terdapat pembicaraan yang kurang menyenangkan antara kedua belah pihak. Kendati begitu, saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk berselisih dan harus fokus pada solidaritas untuk menghentikan virus corona baru.

Menyikapi Dubes Cui, seorang pejabat senior di pemerintahan Trump mengatakan, jika China memang ingin melakukan kerjasama dengan AS, maka mereka bisa mengizinkan para peneliti AS untuk bekerja secara langsung di laboratorium Wuhan.

"Jika Dutabesar Cui mengatakan China bersedia bekerja sama dengan AS, kami akan menghargai kesempatan untuk bekerja secara langsung dengan laboratorium virologi mereka di Wuhan," ujarnya.

Pada Senin (6/4), China melaporkan tidak ada kasus kematian akibat virus korona untuk pertama kalinya sejak wabah dimulai dan terjadi penurunan dalam kasus baru.

China juga telah menarik penguncian di Wuhan selama lebih dari 2 bulan pada Rabu.

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

Prabowo Diminta Tindak Tegas Kelompok yang Masih Persoalkan Hasil Pilpres 2024

Selasa, 22 September 2026 | 23:16

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Jadi Menperin, Sarmuji Tegaskan akan Lanjutkan Rintisan Agus Gumiwang

Jumat, 02 Oktober 2026 | 12:23

Mengenang Warisan Luhur Pesona Batik Tulungagung di Hari Batik Nasional

Jumat, 02 Oktober 2026 | 12:16

Ketua KPK Ucapkan Selamat kepada Kapolri Jenderal Suyudi, Dorong Sinergi Pemberantasan Korupsi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 12:10

MUI: Jangan Sampai Konser “Till The Whole World Knows” Jadi Sarana Propaganda Zionisme

Jumat, 02 Oktober 2026 | 12:10

BEI Awasi Pergerakan Tiga Saham yang Masuk Radar UMA

Jumat, 02 Oktober 2026 | 11:49

KPK Ungkap Besaran Uang Silmy Karim ke Dosen UB Saat Bimbingan Doktoral

Jumat, 02 Oktober 2026 | 11:25

Garuda Tantang Gajah Perang di Final FIFA ASEAN Cup 2026

Jumat, 02 Oktober 2026 | 11:25

Emas Antam Mulai Turun Hari Ini, Intip Daftar Lengkapnya

Jumat, 02 Oktober 2026 | 11:14

Dua Tahun Danantara, Efisiensi BUMN Digenjot untuk Kejar Pertumbuhan

Jumat, 02 Oktober 2026 | 11:02

Harga Minyak Naik Lagi ke Level 102 Dolar AS

Jumat, 02 Oktober 2026 | 10:59

Selengkapnya