Minimal Rp 1,4 Triliun Harus Ada Untuk Jateng Tangani Virus Corona

DPRD Jawa Tengah menganggarkan dana sekitar Rp 1,4 triliun untuk penanganan wabah Covid-19 di wilayahnya. Anggaran bisa saja bertambah seiring dengan berkembangnya wabah di Provinsi Jateng.

Ketua Komisi II DPRD Jateng, Sumanto, mengatakan anggaran tersebut berasal dari pengalihan anggaran di pos lain.

‘’Kita anggarkan segitu dan anggaran itu merupakan pengalihan dari anggaran yang ada di pos-pos dinas yang kita alihkan untuk pemberantasan corona itu. Saat ini sedang kita selesaikan lewat rapat pimpinan dewan,’’ kata Sumanto, Ketua Komisi II DPRD Jateng, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/4).

Penyaluran anggaran itu disesuaikan dengan peruntukan di dinas-dinas, meski semuanya harus terkonsentrasi pada pemberantasan corona.  Termasuk jaring pengaman sosial untuk untuk yang terkena wabah corona. Sebab karena wabah ini maka sektor lain terkena imbasnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, menegaskan pihaknya menyiapkan anggaran sebesar Rp 1,4 triliun untuk penanggulangan virus corona di wilayahnya.

"Setelah kita kalkulasi rinci, (anggaran Pandemic Respon) kita butuh Rp 1,4 triliun minimal dan itu harus ada. Tidak boleh turun dari situ," kata Ganjar dalam keterangannya, Minggu (29/3) lalu.

Anggaran sebesar itu tak semuanya diperuntukkan untuk penanganan langsung Covid-19. Sebagian dialihkan untuk jaring pengaman, khususnya bagi warga kurang mampu yang terdampak secara ekonomi dari virus corona.

Sebagai satu contoh, Pemprov Jateng akan memberikan bantuan langsung tunai untuk 1,8 juta warga yang belum terdata dalam Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan kelompok risiko rentan.

"Kita sedang menyiapkan seluruh skenario yang ada di Jawa Tengah. Terus kita minta untuk membicarakan secara detail dan kita sudah punya rancangannya," katanya.

Saat ini Jawa Tengah memiliki angka kasus sebanyak 132 kasus  Covid-19. Dari 132 itu, sebanyak 96 dirawat, 22 meninggal, dan 14 telah sembuh, menilik laman corona.jatengprov.go.id

Wilayah terparah ada di Semarang dan Solo. Sehingga anggaran akan pusatkan di dua kota itu dan di rumah-rumah sakit rujukan.