Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada jajaran Kabinet Indonesia Maju memastikan, perekonomian masyarakat di akar rumput tetap berjalan di tengah wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
Secara tekhnis, Jokowi meminta agar penyaluran program jaring pengaman sosial tidak berbelit-belit.
"Mekanisme penyelenggaraan jaring pengaman sosial ini seefisien mungkin. Menggunakan cara praktis tidak berbelit-belit dan menyulitkan masyarakat," kata mantan Walikota Solo ini dalam rapat terbatas via teleconference di Istana Bogor, Selasa (7/4).
Kemudian untuk implementasinya, lanjut Jokowi, penyelenggaraan jaring pengaman sosial harus tepat sasaran. Di mana, masyarakat kelas bawah lah yang menurutnya layak diberikan.
"Pelaksanaannya betul-betul tepat sasaran. Data dari kelompok-kelompok penerima manfaat juga
by name by address, sehingga tepat dan akurat. Melibatkan RT/RW dan pemerintah desa dan pemerintah daerah, sehingga betul-betul bantuan ini bisa tepat," ungkapnya.
Lebih lanjut, Jokowi menyebutkan, sejumlah kategori masyarakat kelas bawah juga harus diperhatikan. Termasuk soal pelibatan UMKM dalam menumbuhkan perekonomian dalam negeri.
"Rancang mekanisme yang bisa melibatkan sektor usaha mikro, usaha kecil, pedagang sembako di pasar, jasa transportasi ojek. Sehingga ini bisa menggerakkan, mengikutsertakan usaha-usaha yang di bawah, dan bersama-sama dengan kita dan juga ekonomi di bawah ikut bergerak," terang mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Diketahui, alokasi anggaran yang disiapkan pemerintah untuk jaring pengaman sosial akibat pandemik Covid-19 sebesar Rp 110 Triliun.
