Berita

Willy Aditya/Net

Politik

Pekan Depan, Baleg DPR Bahas RUU Omnibus Law Bareng Pemerintah

SELASA, 07 APRIL 2020 | 19:49 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dijadwalkan pekan depan akan melakukan rapat kerja (Raker) bersama pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker).

Demikian disampaikan Wakil Ketua Baleg Willy Aditya saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (7/4).

"Raker yang terdekat di Baleg minggu depan untuk cek kesiapan pemerintah," ujar Willy.


Raker tersebut, kata politisi Partai Nasdem ini, dijadwalkan dihadiri oleh beberapa menteri terkait dalam hal ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

"Iya dengan Pak Airlangga (Menko Perekonomian), dan mungkin beberapa menteri terkait," demikian Willy Aditya.

Sebelumnya, hari ini Baleg DPR menghelar rapat internal membahas RUU Omnibus Law Ciptaker. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Baleg Supratman Andi Agtas secara virtual dan menghasilkan sedikitnya tujuh hal. Antara lain;

1. Raker diadakan untuk mendengarkan keterangan kesiapan Pemerintah untuk pembahasan.

2. Pembentukan Panja (Panitia Kerja).

3. Menyetujui jadwal acara Rapat rapat Pembahasan RUU tentang Cipta Keria sebagaimana terlampir.

4. Baleg akan mengundang sebanyak mungkin stake holder dan/atau Rakad untuk memberi masukan atas RUU Cipta Keria sebagai masukan bagi Fraksi dalam menvusun DIM (Daftar Inventarisasi Masalah).

5. DIM Fraksi (9 fraksi) dikumpulkan setelah penyerapan aspirasi dan masukan pakar

6. Pembahasan DIM dilakukan dari yang tidak mendapatkan Pertentangan dari masyarakat sampai yang sulit sehingga pada saat Rapat Keria dengan Pemerintah dapat disampaikan DIM yang mudah terlebih dahulu.

7. TA Baleg dan BKD agar sesegera ungkin membuat materi sandingan norma yang ada di RUU Cipta Keria dengan UU Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah menggelar rapat kerja membahas Rancangan Undang Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker).

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya