DPR Minta Anies Tidak Kurangi Armada Dan Waktu Operasi Angkutan Umum

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan terawan Agus Putranto untuk menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Untuk itu, Pemprov DKI harus segera memberikan penjelasan secara gamblang mengenai skema pembatasan yang akan dilakukan.

Begitu kata anggota Komisi I DPR Willy Aditya kepada wartawan, Selasa (7/4). Salah satu yang harus diumumkan adalah perihal pembatasan sekolah dan perkantoran di DKI.

“Pemprov sudah harus menyiapkan segala konsekuensi terkait dengan kewajiban ini. Termasuk jika ada yang melanggarnya," kata Willy.

Secara khusus, politisi Partai Nasdem itu berpesan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengatur sedemikian rupa angkutan umum, sehingga tetap terjadi physical distancing di dalamnya.

Dia ingin agar jumlah armada dan waktu operasi tidak dikurangi. Permintaan ini didasari tujuan agar jumlah armada memadai untuk mengangkut penumpang sehingga tercipta physical distancing.

“Lebih bagus jika mudik dilarang untuk sementara waktu," tambahnya.