Berita

PSBB/Net

Nusantara

Tanpa PSBB Yang Ketat, Semua Upaya Dan Uang Akan Sia-sia

SELASA, 07 APRIL 2020 | 12:34 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan telah menerbitkan keputusan yang menetapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta.

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Iwan Sumule, mengatakan, tanpa PSBB ataupun karantina wilayah yang ketat, semua upaya yang dilakukan akan sia-sia.

"Kalau tidak ketat, semua upaya dan uang akan sia-sia," ujar Iwan Sumule, Selasa (7/4).


"Kebijakan membebaskan ganjil genap dan masih beroperasinya angkutan umum itu kan sama saja bohong, termasuk dapat melakukan penyebaran virus," tambahnya.

Karantina wilayah harus diberlakukan secara ketat, tinggal dirumah.

Menurut Iwan Sumule, itu dijalani sambil menunggu Pemprov DKI Jakarta melakukan 3T, tracing (lacak), test dan treat (obati).

Karantina wilayah itu utamanya untuk mempermudah melacak dan menemukan (kanal) setiap orang yang memiliki virus (trace), untuk mengetahuinya dilakukan test, akurat positif, ya langsung dibunuh virusnya (treat).

Kalau PSBB tidak ketat, dan 3T tidak dilakukan, lanjut dia, mapping dan peta wilayah terdampak menjadi tidak berguna.

"Itulah kenapa harus ada biaya pemenuhan kebutuhan pokok warga, karena karantina wilayah itu diberlakukan secara ketat. Tinggal di rumah," demikian Iwan Sumule.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya