Berita

PSBB/Net

Nusantara

Tanpa PSBB Yang Ketat, Semua Upaya Dan Uang Akan Sia-sia

SELASA, 07 APRIL 2020 | 12:34 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan telah menerbitkan keputusan yang menetapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta.

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Iwan Sumule, mengatakan, tanpa PSBB ataupun karantina wilayah yang ketat, semua upaya yang dilakukan akan sia-sia.

"Kalau tidak ketat, semua upaya dan uang akan sia-sia," ujar Iwan Sumule, Selasa (7/4).


"Kebijakan membebaskan ganjil genap dan masih beroperasinya angkutan umum itu kan sama saja bohong, termasuk dapat melakukan penyebaran virus," tambahnya.

Karantina wilayah harus diberlakukan secara ketat, tinggal dirumah.

Menurut Iwan Sumule, itu dijalani sambil menunggu Pemprov DKI Jakarta melakukan 3T, tracing (lacak), test dan treat (obati).

Karantina wilayah itu utamanya untuk mempermudah melacak dan menemukan (kanal) setiap orang yang memiliki virus (trace), untuk mengetahuinya dilakukan test, akurat positif, ya langsung dibunuh virusnya (treat).

Kalau PSBB tidak ketat, dan 3T tidak dilakukan, lanjut dia, mapping dan peta wilayah terdampak menjadi tidak berguna.

"Itulah kenapa harus ada biaya pemenuhan kebutuhan pokok warga, karena karantina wilayah itu diberlakukan secara ketat. Tinggal di rumah," demikian Iwan Sumule.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Turbulensi Kepercayaan dalam Teropong Nobel Ekonomi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22:16

Jadi Tersangka KPK, Bupati Klaten Didepak PDIP

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:45

Kapolri Rangkul Ulama Jatim untuk Jaga Kamtibmas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:32

Ilham Habibie hingga Chappy Hakim Dianugerahi Golden PIN INACA

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:02

DPR: Kehadiran Kapolri di BEI Sinyal Negara Serius Menegakkan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 20:33

Ketua Gappura Minta DPR Turun Tangan Mediasi PHK dan GHS di Krakatau Steel

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:35

Walhi Soroti Tanggung Jawab Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:28

Kementerian UMKM Pulihkan 908 Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:51

Komjak Diminta Turun Tangan Teliti JPU di Kasus Febrie

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:30

Surati Presiden Prabowo, YLKI Minta Menteri Bahlil Dicopot

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 17:49

Selengkapnya