Berita

Ferry Juliantono/Net

Politik

Ferry Juliantono: Elite Dan Rakyat Beda Pandangan Hadapi Covid-19

SENIN, 06 APRIL 2020 | 18:53 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Dampak merebaknya virus corona baru (Covid-19) di tanah air saat ini telah menimbulkan krisis ekonomi maupun sosial di tengah masyarakat.

Kehidupan rakyat secara umum semakin berat, dan membuat masalah kesengsaraan semakin menggunung, terutama dalam bentuk kesenjangan antara rakyat dengan elit.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (DPP APPSI), Ferry Juliantono, di Jakarta, Senin (6/4).


"Krisis bukan hanya memperlihatkan kesenjangan sosial dan ekonomi, tapi juga terdapat kesenjangan sekaligus perbedaan pikiran antara elite pemerintahan dengan pikiran dalam masyarakat tentang realita yang ada," ujar Ferry.

Bahkan, menurutnya, sebelum munculnya kasus Covid-19, rakyat sudah terbiasa hidup dalam berbagai ketidakpastian oleh karena pemerintah kerap menggunakan buzzer serta influencer (pemengaruh) bayaran yang menyebabkan penguasa menjadi tidak peka, anti kritik, serta cenderung elitis, yang semata-mata mengejar tercapainya sebuah pencitraan di luar harapan rakyat.

"Nah, biasanya kalau terjadi kesenjangan seperti itu maka pemerintah akan menggunakan kekuasaan yang otoriter, sementara rakyat hanya akan menggunakan jalan kekuatannnya sendiri," tegas Ferry.

Sebaliknya, lanjut Ferry, saat terjadi kontraksi sosial maka sesungguhnya rakyatlah yang pasti menang.

Dia melanjutkan, contoh lain terkait perbedaan antara realitas di masyarakat dan pikiran elite berkuasa adalah tentang melanjutkan proyek pembangunan Ibukota Negara baru dibarengi sikap penguasa yang terus bertahan, kemudian sikap melanjutkan pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja.

Sementara itu, elite lain seperti jajaran pimpinan KPK justru meminta kenaikan gaji, ditambah sikap Menkunham Yasonna H. Laloly yang akan membebaskan narapidana.

"Ini tentu saja berlawanan dengan pikiran rakyat yang ingin semua proyek atau agenda dari penguasa yang tidak penting tersebut ditunda. Di luar itu, rakyat menghendaki pemotongan gaji pejabat, artinya rakyat ingin ada pengorbanan semua pihak. Jadi, tidak cuma rakyat yang dituntut memberi pengorbanan," tutup Ferry.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya