Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Soal Beda Data Positif Covid-19, Aktivis: BNPB Harus Dijadikan Pusat Sumber Informasi

SENIN, 06 APRIL 2020 | 15:20 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) seharusnya menjadi satu-satunya yang menyampaikan informasi terhadap perkembangan pandemi virus corona atau Covid-19.

Hal itu perlu dilakukan lantaran BNPB telah ditunjukkan sebagai Kepala Gugus Tugas percepatan penanganan Covid-19.

Aktivis yang juga mantan Sekjen Prodem, Satyo Purwanto menilai, BNPB seharusnya menjadi pusat sumber informasi. Sehingga, tidak diperlukan jurubicara percepatan penanganan Covid-19 untuk menyampaikan perkembangan korban Covid-19.


"Setelah BNPB dinyatakan sebagai organisasi resmi dalam penanganan wabah Covid-19 ini harusnya BNPB pula yang menjadi saluran utama atau pusat informasi resmi yang bisa dirujuk oleh semua pihak dan masyarakat," ucap Satyo Purwanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (6/4).

Apalagi, kata Satyo, data yang selama ini disampaikan oleh Jubir pemerintah untuk Covid-19, Achmad Yurianto bukanlah data yang sebenarnya.

Sehingga, sering kali berbeda dengan data yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

"Harusnya BPS dilibatkan untuk collecting dan penyajian data, sehingga ada metode dalam penyajian data dengan harapan masyarakat bisa mendapatkan info yang real," jelasnya.

Hal itu kata Satyo akan mempermudah kerja pemerintah pusat untuk mengatasi persoalan data.

"Sehingga mempermudah kerja pemerintah, tentunya harus ada kejujuran untuk menyampaikan informasi yang sebenarnya," pungkasnya.

Diketahui, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Agus Wibowo mengakui data korban Covid-19 yang disampaikan pemerintah pusat bukanlah data yang sebenarnya.

Hal itu diungkapkan Agus Wibowo saat diskusi virtual bersama melawan Covid-19 yang ditayangkan di akun YouTube Energy Academy Indonesia pada Minggu (5/4).

Di mana, Agus Wibowo mengakui data tersebut hanya diambil dari data yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Sehingga, data dari pemerintah pusat kerap kali berbeda dengan data yang dimiliki oleh pemerintah daerah. BNPB sendiri pun kata Agus, juga memiliki data sendiri terkait jumlah positif Covid-19.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

UPDATE

Transformasi Besar-besaran Prabowo Bikin Banyak Orang Kaget

Minggu, 21 Juni 2026 | 14:14

Wapres AS Tiba di Swiss untuk Perundingan Damai dengan Iran

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:50

KPK Ungkap Modus Pinjam Bendera di Proyek Gedung Pemkab Lamongan

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:19

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke-65 untuk Jokowi Lewat Instagram

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:05

Tidak Kena Pajak Daerah, Lapangan Golf Senayan Ottolima Layak Dievaluasi

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:04

Pemerintah Sambut Kritik Mahasiswa sebagai Penyempurna Kebijakan

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:00

Nanik S. Deyang Dituntut Audit Total BGN dan Program MBG

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:32

Pemerintah Harus Siapkan Solusi Jangka Panjang Usai Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:24

KPK-Pemprov DKI Sebarkan Pesan Antikorupsi Lewat Halte Setiabudi Integritas

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:22

Seskab dan Kepala BNN Diskusikan Ancaman Peredaran Narkoba Lewat Vape

Minggu, 21 Juni 2026 | 11:59

Selengkapnya