Berita

Pengamat politik dari Universitas Syarif Hidayatullah UIN Jakarta, Ray Rangkuti/Net

Politik

Ray Rangkuti: Jika Gugus Tugas Merasa Berat Lempar Ke Daerah Saja

SENIN, 06 APRIL 2020 | 13:24 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Presiden Joko Widodo mempertanyakan capaian kinerja Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) hingga hari ini.

Beberapa hal yang dipertanyakan Jokowi antara lain mengenai distribusi alat pelindung diri (APD) hingga realokasi anggran daerah untuk penanganan Covid-19.

Terkait hal ini, pengamat politik dari Universitas Syarif Hidayatullah UIN Jakarta, Ray Rangkuti mengkhawatirkan, teguran Jokowi itu terkait dengan regulasi teknis yang mengatur kerja Gugus Tugas secara detail belum ada.


"Saya khawatir juga perangkat (regulasi) mereka untuk mengatur secara detail itu belum ada. Padahal, mereka ingin mengatur semuanya," kata Ray Rangkuti saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Senin (6/4).

Lebih lanjut, jika gugus tugas tidak bisa mengatur secara detail, sistematis, terstruktur dan massif dalam penanganan Covid-19 ini, Ray Rangkuti menyarankan agar kerja-kerja teknis diberikan kepada pemerintah daerah. 

"Kalau ternyata mereka (gugus tugas) terasa berat, lebih bagus delegasikan saja kewenangan mereka ke daerah, untuk mengatur diri mereka sendiri. Tapi dengan kewenangan yang jelas, apa yang boleh, apa yang enggak," ucap direktur eksekutif Lingkar Madani Indonesia ini.

"Itu kalau pun pusatnya merasa kewalahan sendiri untuk mengaturnya," pungkas Ray Rangkuti. 

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

UPDATE

Transformasi Besar-besaran Prabowo Bikin Banyak Orang Kaget

Minggu, 21 Juni 2026 | 14:14

Wapres AS Tiba di Swiss untuk Perundingan Damai dengan Iran

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:50

KPK Ungkap Modus Pinjam Bendera di Proyek Gedung Pemkab Lamongan

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:19

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke-65 untuk Jokowi Lewat Instagram

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:05

Tidak Kena Pajak Daerah, Lapangan Golf Senayan Ottolima Layak Dievaluasi

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:04

Pemerintah Sambut Kritik Mahasiswa sebagai Penyempurna Kebijakan

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:00

Nanik S. Deyang Dituntut Audit Total BGN dan Program MBG

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:32

Pemerintah Harus Siapkan Solusi Jangka Panjang Usai Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:24

KPK-Pemprov DKI Sebarkan Pesan Antikorupsi Lewat Halte Setiabudi Integritas

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:22

Seskab dan Kepala BNN Diskusikan Ancaman Peredaran Narkoba Lewat Vape

Minggu, 21 Juni 2026 | 11:59

Selengkapnya