Berita

Politik

Arief Poyuono: Bebaskan Napi Koruptor, Jokowi Bisa Masuk Rekor Dunia

SABTU, 04 APRIL 2020 | 22:57 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Kebijakan pemerintah membebaskan narapidana dengan alasan mencegah penyebaran virus corona baru atau Covid-19 dari WUhan, Hubei, China, dipertanyakan.

Hampir semua negara terjangkit virus mematikan ini. Namun rasa-rasanya, baru Indonesia yang sampai membebaskan narapidana dari penjara dengan alasan menghindari penyebaran yang lebih massif lagi.

Hal ini dipertanyakan Wakil Ketua Umum Partao Gerindra Arief Poyuono.


“Masuk Rekor Dunia Presiden Joko Widodo sebagai presiden yang paling banyak membebaskan Koruptor dari penjara. Kok aneh ya, di RRC dan semua negara yang terdampak Covid-19 tidak ada koruptor dibebaskan,” ujar Arief Poyuono dalam perbincangan dengan redaksi.

Rekor Dunia yang dimaksudnya adalah Guinnes World Record, sebuah organisasi yang mencatat prestasi dan keadaan-keadaan yang unik dan tidak biasa.

Dia curiga, ada udang di balik batu kebijakan yang diambil Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly ini.

“Haha, pasti ini tidak kosong kosongan nih napi koruptor pada bebas. Ada harga ada remisi Covid-19,” ujarnya.

Dia juga mengatakan, apabila kebijakan ini memang jadi dijalankan, maka Covid-19 telah jadi juru bebas dan hakim bagi napi korupto sehingga mereka dapat menghirup udara sehat dan segar.

Kata dia, kalau memang ingin napi kasus korupsi tidak terjangkit Covid-19, mereka perlu dipindahkan ke Nusa Kambangan.

Atau, kata dia lagi, agar napi koruptor tidak terinfeksi Covid-19 karena sel penuh, ada baiknya napi kelas pencuri ayam yang dibebaskan. Kelompok ini, sebutnya, melakukan kejahatan karena didorong oleh masalah perut karena tidak punya uang yang cukup.

“Kasihan ya kerja KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) selama ini yang sudah memenjarakan para perampok uang rakyat. Kita bubarkan aja yuk KPK,” ujarnya lagi dengan nada masygul


Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Pergantian Kapolri untuk Antisipasi Putusan MK soal Gibran

Kamis, 01 Oktober 2026 | 18:19

UPDATE

Pengusaha Tembakau Dicecar KPK soal Dugaan Gratifikasi Oknum Bea Cukai

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:41

Resmi Dilantik, 13 Pengurus DPD Peradi Profesional Siap Kawal Keadilan di Sulsel

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:13

Sekolah Tahfidz Al-Qur’an Puan Maharani Mulai Dibangun di Malang

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:10

Perbup Bogor soal Site Plan jadi Sorotan Usai Kasus HGB Summarecon Bergulir

Jumat, 09 Oktober 2026 | 23:49

BEI Tagih Penjelasan Emiten Haji Isam soal Gadai Saham ke Bank Mandiri

Jumat, 09 Oktober 2026 | 23:24

Rocky Gerung Dicurigai Sengaja Dipasang untuk Serang Gibran dari Dalam Kekuasaan

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:42

Kasus TPPU Rita Widyasari Menyeret Bos Dealer VW-Audi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:28

Penyederhanaan BUMN: Pengaturan Outsourcing Lewat Anak Perusahaan Jadi Sorotan

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:18

PDIP soal Ijazah Gibran: Anak dan Bapak Masalahnya Sama Saja

Jumat, 09 Oktober 2026 | 21:57

Pegawai Bea Cukai Dedi Congor Mangkir Lagi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 21:42

Selengkapnya