Komisi VI DPR Minta Erick Thohir Susun Protokol Manajemen Krisis Di BUMN

Komisi VI DPR RI meminta agar kementerian BUMN dapat memberikan protokol manajemen penguatan ekonomi. Tujuannya, mengantisipasi dampak terburuk dari merebaknya wabah Covid-19 di Indomesia.

“Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN RI menyusun protokol manajemen krisis yang melampirkan skenario dampak ringan, menengah, sampai terburuk, apabila pandemik Covid-19 berlangsung dalam periode yang lama untuk memitigasi risiko terhadap kesehatan dan perekonomian nasional,” ujar pimpinan rapat Aria Bima saat menggelar rapat kerja bersama Kementerian BUMN secara virtual, Jumat(3/4).

Selain itu Komisi VI jug meminta pemerintah dapat memberikan kontribusinya terhadap penanganan Covid-19 dengan memaksimalkan perusahaan-perusahaan BUMN yang sesuai dengan pencegahan virus corona.

“Komisi VI DPR RI mendorong peningkatan kontribusi BUMN dan langkah-langkah konkrit yang berkaitan langsung dengan masyarakat yaitu energi, pangan, keuangan atau perbankan obat-pbatan dan alat medis, UMKM dan lainnya,” urainya.

Terakhir, Komisi VI meminta Kementerian BUMN agar memberikan jawaban secara tertulis kepada anggota dewan mengenai pembahasan konkret penguatan ekonomi dalam kurun 10 hari kerja.

“Komisi VI DPR meminta Kementerian BUMN RI untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 hari kerja atas pertanyaan anggota Komisi VI DPR RI,” tandasnya.