Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri/RMOL
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri membantah pihaknya mengajukan kenaikan gaji sebesar Rp 300 juta disaat Pandemik virus corona atau Covid-19.
Bantahan itu merupakan respon atas pemberitaan yang ramai di media sosial yang menyebut pimpinan KPK era Firli Bahuri meminta kenaikan gaji.
Menurut Firli, usulan kenaikan gaji dilakukan oleh pimpinan KPK sebelumnya, yakni di era Agus Rahardjo pada 15 Juli 2019 lalu.
"Terkait usulan penyesuaian gaji pimpinan KPK sudah disampaikan atau diajukan oleh pimpinan lama jaman Pak AR (Agus Rahardjo) dkk jauh sebelum pimpinan priode pimpinan KPK sekarang tanggal 15 juli 2019. Namun sampai sekarang belum ada info terkini," ucap Firli Bahuri kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (2/4).
Namun, Firli mengaku pihaknya saat ini tengah fokus dengan penanganan virus corona yang merupakan prioritas utama.
"Walaupun diakui memang ada rancangan Perpres tentang hak keuangan, fasilitas dewan pengawas, yang sampai hari ini belum juga ada pembahasan dengan KPK. Begitu pula dengan rencana peraturan pemerintah tentang gaji pegawai KPK sesuai UU 19/2019 bahwa pegawai KPK adalah pegawai ASN, ini tentu dibahas juga," jelas Firli.
Bahkan, Firli pun mengaku enggan membahas persoalan tersebut lantaran ingin fokus terhadap pengawasan percepatan penanganan Covid-19.
"Saat ini, sekali lagi pimpinan KPK fokus penangangan Pandemic virus corona, semua Kementerian Lembaga juga fokus menghadapi Covid-19. Pimpinan KPK sekarang tidak akan ada pembahasan terkait hak keuangan dan fasilitas pimpinan KPK," katanya.
Dengan demikian, jika usulan kenaikan gaji itu benar adanya, maka Firli mengaku akan meminta dibatalkan dan tidak dibahas kembali.
"Jadi kalaupun dulu ada usulan pasti kita minta dibatalkan dan tidak dibahas," pungkasnya.
