Gelar Paripurna, DPR Sepakati Sejumlah RUU Dibahas Baleg, Kecuali Omnibus Law

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat paripurna di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4).

Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin membahas sejumlah Rancangan Undang Undang (RUU). Antara lain; dua RUU carry over yakni RUU Pemasyarakatan dan RKUHP.

Kemudian, RUU Perubahan ketiga atas UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) RI, RUU Perubahan atas UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Perubahan Jadwal Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN TA 2021.

"Berdasarkan laporan Sekretariat Kabag Kesekjenan dari pada DPR RI, telah dihadiri oleh 31 fisik dan 278 yang secara virtual, maka izinkan kami dari meja pimpinan membuka rapat ini dan kami nyatakan kuorum tercapai," ujar Azis Syamsuddin saat membuka rapat paripurna.

Selanjutnya, paripurna juga meminta pendapat fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan DPR tentang Tata Tertib dilanjutkan pengambilan keputusan.

Rancangan Tata Tertib tersebut yakni mengatur ketentuan rapat paripurna secara virtual dalam kondisi pandemik Covid-19 ini.

Adapun, terkait RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) akan dibahas di Rapat Konsultasi Badan Musyawarah (Bamus), dan diteruskan ke Badan Legislatif (Baleg).

"Apakah dapat disepakati hal-hal yang telah kita agendakan untuk rapat paripurna ini? Setuju (saut anggota dewan). Teman-teman yang virtual dapat disepakati? Ibu dan bapak? (setuju sahut mereka)," demikian Aziz Syamsuddin.

Selain Aziz Syamsuddin, turut hadir di meja pimpinan DPR dalam rapat paripurna yakni didampingi Wakil Ketua DPR RI Fraksi Nasdem, Rachmat Gobel. Dengan virtual hadir dua pimpinan, Muhaimin Iskandar dan Sufmi Dasco Ahmad.