Berita

Pengusaha rental belum rasakan kebijakan Jokowi terkait angsuran kendaraan/Net

Bisnis

Belum Rasakan Kebijakan Penundaan Angsuran, Pengusaha Rental Mobil Mulai Menjerit

KAMIS, 02 APRIL 2020 | 08:59 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan aturan melalui Otoritas Jasa Keuangan, yakni Peraturan OJK (POJK), untuk menunda pembayaran angsuran kendaraan selama 1 tahun.

Namun aturan itu ternyata belum dirasakan oleh para pengusaha rental mobil. Seperti yang dikeluhkan Slamet Effendy, salah satu pemilik rental mobil di Pamulang, Tangerang Selatan.

Slamet menuturkan, pertanggungan terhadap leasing merupakan hal yang paling berat di saat situasi darurat Covid-19. Terlebih, sudah ada imbaun untuk diam di rumah.


"Yang paling berat itu pertanggungan kita ke leasing atau Bank, sudah jelas kita enggak mampu. Semua pengusaha rental mobil keluhannya sama, jadi bagaimana kebijakan dari pada perbankan atau lembaga keuangan?" tutur Slamet, Rabu (1/4).

Menurutnya, kebijakan pemerintah melalui Peraturan OJK (POJK) untuk menunda pembayaran angsuran kendaraan selama 1 tahun belum sepenuhnya dijalankan oleh leasing.

"Pemerintah telah mengeluarkan relaksasi atau penundaan angsuran, tetapi jasa keuangan seperti leasing belum mengambil kebijakan, ini yang kita sayangkan. Kami pengusaha transportasi berharap ada imbauan atau ada petunjuk teknis langsung pengurangannya seperti apa, penundaannya seperti apa. Kami harap OJK yang bisa memberikan arahan kepada leasing," harapnya.

Bahkan, Slamet yang sudah berkecimpung di usaha transportasi cukup lama, berharap pemerintah dapat memberikan keringanan waktu untuk membayar kepada leasing hingga situasi normal kembali.

"Kami harapkan, adalah petunjuk langsung pemerintah bagaimana pemerintah membantu keringanan kami, agar diberikan tenggang waktu mungkin sampai situasi ini membaik. Misalkan pembayaran bisa mundur gitu dan tidak ada embel lain-lain," jelas Slamet, dikutip Kantor Berita RMOLBanten.

"Pemerintah saat ini ngambang (kebijakannya), jadi leasing masih bisa ngeles. Jadi mohon dengan sangat, ada kebijakan yang pro kepada pengusaha transportasi," pintanya.

Untuk diketahui, akibat pandemik Covid-19 ini, usaha Slamet merugi hampir 99,9 persen. Jika pada hari biasa, dalam jangka waktu seminggu mobil yang disewakannya laris manis kini mobil-mobilnya hanya dipajang di garasi.

"Biasanya yang harian itu kalau weekend mobil sampai kurang unit. Sekarang, seminggu sekali aja belum tentu ada order. Satu itu kadang-kadang, bahkan enggak ada sama sekali. Kerasa banget, jangankan untuk bayar leasing," kata Slamet.

Slamet pun mengaku pendapatannya yang bisa mencapai Rp 15 juta hingga 25 juta tiap minggu, hilang. Dan, untuk mendapatkan Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta pun kini sangat sulit.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Mengejar Halusinasi 2045: Mengapa Ekonomi Hanya Bisa Tegak di Atas Literasi

Senin, 27 April 2026 | 14:15

Penerjemah Bible Dibakar Hidup-hidup pada Zaman Renaisans Eropa

Senin, 27 April 2026 | 14:07

Bitcoin Melaju Mendekati 80.000 Dolar AS

Senin, 27 April 2026 | 14:06

Luar Biasa Kiandra, Start ke-17, Finis Pertama

Senin, 27 April 2026 | 13:59

Digitalisasi dan Green Dentistry, Layanan Kesehatan Gigi yang Minim Limbah

Senin, 27 April 2026 | 13:46

Usul KPK Berpotensi Paksa Capres Harus Kader Parpol

Senin, 27 April 2026 | 13:43

Pemda Didorong Lakukan Creative Financing

Senin, 27 April 2026 | 13:36

Citra Negatif Bahlil di Dalam Negeri Pengaruhi Negosiasi Energi Presiden?

Senin, 27 April 2026 | 13:35

Qodari Respons Isu Dilantik Jadi Kepala Bakom: Itu Hak Prerogatif Presiden

Senin, 27 April 2026 | 13:30

Selengkapnya