Berita

Cucun Ahmad Syamsurijal/Net

Politik

Kondisi Sulit, Fraksi PKB Dukung Realokasi Anggaran Tangani Covid-19

SELASA, 31 MARET 2020 | 20:39 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Fraksi PKB DPR RI siap mendukung seluruh kebijakan yang diambil pemerintah dalam menanggulangi wabah virus corona (Covid-19).

Ketua Fraksi PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, di tengah kondisi bangsa yang sedang menghadapi kesulitas akibat wabah corona, dukungan dari DPR sebagai salah satu elemen penting dalam pembuat regulasi sangat diperlukan.

"Dalam kondisi sulit seperti ini, pemerintah membutuhkan support untuk melegitimasi apa yang dilakukan, baik supporting secara regulasi dan lain sebagainya. Itu perlu kita lakukan secepatnya," ujar Cucun, di Jakarta, Selasa (31/3).


Pernyataan tersebut juga Cucun sampaikan dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019-2020, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3).

Menurutnya, setelah pembukaan masa sidang, seluruh pembahasan di DPR mengenai langkah pemerintah dalam menanggulangi wabah virus corona akan didukung, termasuk mengenai realokasi anggaran.

Saat ini, pemerintah masih mencari skema untuk refocusing APBN yang juga perlu mendapatkan persetujuan DPR.

"Yang paling penting semua apapun kebijakan yang diambil pemerintah, Fraksi PKB mendukung langkah-langkah itu. Kami support, kami dukung apa yang dibutuhkan regulasi dari DPR," tutur Cucun.

Ketua DPR Puan Maharani sebelumnya mengatakan bahwa selain fokus pada penanganan wabah virus, DPR juga akan mencari formulasi untuk membantu pemerintah mengatasi dampak-dampaknya, terutama sosial dan ekonomi.

"Misalnya, desain APBN sudah tidak sesuai asumsi-asumsi yang digunakan. Karenanya, dibutuh penyesuaian dan perubahan baik dari sisi penerimaan, belanja dan pembiayaan yang fokusnya pada penanganan wabah corona serta penanggulangan dampak sosial dan ekonominya," tutur Puan.

DPR akan memberikan dukungan penanganan pandemi virus Covid-19 melalui fungsi-fungsi anggaran, legislasi maupun pengawasan agar masyarakat terlindungi dari aspek kesehatan maupun ekonomi.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Bukan Indonesia yang Bebaskan Flotilla dari Israel

Sabtu, 23 Mei 2026 | 01:30

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

UPDATE

Asosiasi Dosen Tuntut Gaji Minimal Dua Kali Lipat UMP

Senin, 25 Mei 2026 | 12:20

Zulhas Jangan Limpahkan Salah Nama Desa ke Bawahan

Senin, 25 Mei 2026 | 12:19

Fraksi Gerindra Apresiasi Pemulangan 9 WNI, Sebut Bukti Efektivitas Diplomasi RI

Senin, 25 Mei 2026 | 12:04

Dolar Kabur, Mafia Makmur

Senin, 25 Mei 2026 | 12:00

Rencana Jokowi Keliling Indonesia Diduga Terkait Dinamika Politik 2029

Senin, 25 Mei 2026 | 11:55

Kiai Imam Jazuli Perkuat Inovasi Pesantren Lewat Workshop Nasional

Senin, 25 Mei 2026 | 11:52

Pengamat Soroti Dampak Zulhas Salah Informasi ke Presiden

Senin, 25 Mei 2026 | 11:44

GOR Tri Lomba Juang Bakal Direhabilitasi Standart World Athletics Certification System

Senin, 25 Mei 2026 | 11:41

Awal Pekan, Harga Cabai Rawit Merah Tembus Rp81 Ribu per Kg

Senin, 25 Mei 2026 | 11:39

LOFF 2026 Dorong Kota Semarang Jadi Pusat Ekosistem Sinema Dunia

Senin, 25 Mei 2026 | 11:31

Selengkapnya