Berita

Cucun Ahmad Syamsurijal/Net

Politik

Kondisi Sulit, Fraksi PKB Dukung Realokasi Anggaran Tangani Covid-19

SELASA, 31 MARET 2020 | 20:39 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Fraksi PKB DPR RI siap mendukung seluruh kebijakan yang diambil pemerintah dalam menanggulangi wabah virus corona (Covid-19).

Ketua Fraksi PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, di tengah kondisi bangsa yang sedang menghadapi kesulitas akibat wabah corona, dukungan dari DPR sebagai salah satu elemen penting dalam pembuat regulasi sangat diperlukan.

"Dalam kondisi sulit seperti ini, pemerintah membutuhkan support untuk melegitimasi apa yang dilakukan, baik supporting secara regulasi dan lain sebagainya. Itu perlu kita lakukan secepatnya," ujar Cucun, di Jakarta, Selasa (31/3).


Pernyataan tersebut juga Cucun sampaikan dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019-2020, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3).

Menurutnya, setelah pembukaan masa sidang, seluruh pembahasan di DPR mengenai langkah pemerintah dalam menanggulangi wabah virus corona akan didukung, termasuk mengenai realokasi anggaran.

Saat ini, pemerintah masih mencari skema untuk refocusing APBN yang juga perlu mendapatkan persetujuan DPR.

"Yang paling penting semua apapun kebijakan yang diambil pemerintah, Fraksi PKB mendukung langkah-langkah itu. Kami support, kami dukung apa yang dibutuhkan regulasi dari DPR," tutur Cucun.

Ketua DPR Puan Maharani sebelumnya mengatakan bahwa selain fokus pada penanganan wabah virus, DPR juga akan mencari formulasi untuk membantu pemerintah mengatasi dampak-dampaknya, terutama sosial dan ekonomi.

"Misalnya, desain APBN sudah tidak sesuai asumsi-asumsi yang digunakan. Karenanya, dibutuh penyesuaian dan perubahan baik dari sisi penerimaan, belanja dan pembiayaan yang fokusnya pada penanganan wabah corona serta penanggulangan dampak sosial dan ekonominya," tutur Puan.

DPR akan memberikan dukungan penanganan pandemi virus Covid-19 melalui fungsi-fungsi anggaran, legislasi maupun pengawasan agar masyarakat terlindungi dari aspek kesehatan maupun ekonomi.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

UPDATE

Tiga Jaksa di Banten Diberhentikan Usai jadi Tersangka Dugaan Pemerasan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 05:59

Bakamla Kukuhkan Pengawak HSC 32-05 Tingkatkan Keamanan Maritim

Sabtu, 20 Desember 2025 | 05:45

Ketum HAPPI: Tata Kelola Sempadan Harus Pantai Kuat dan Berkeadilan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 05:05

11 Pejabat Baru Pemprov DKI Dituntut Bekerja Cepat

Sabtu, 20 Desember 2025 | 04:51

Koperasi dan Sistem Ekonomi Alternatif

Sabtu, 20 Desember 2025 | 04:24

KN Pulau Dana-323 Bawa 92,2 Ton Bantuan ke Sumatera

Sabtu, 20 Desember 2025 | 03:50

Mutu Pangan SPPG Wongkaditi Barat Jawab Keraguan Publik

Sabtu, 20 Desember 2025 | 03:25

Korban Bencana yang Ogah Tinggal di Huntara Bakal Dikasih Duit Segini

Sabtu, 20 Desember 2025 | 02:59

Relawan Pertamina Jemput Bola

Sabtu, 20 Desember 2025 | 02:42

Pramono dan Bang Doel Doakan Persija Kembali Juara

Sabtu, 20 Desember 2025 | 02:25

Selengkapnya