Berita

Cucun Ahmad Syamsurijal/Net

Politik

Kondisi Sulit, Fraksi PKB Dukung Realokasi Anggaran Tangani Covid-19

SELASA, 31 MARET 2020 | 20:39 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Fraksi PKB DPR RI siap mendukung seluruh kebijakan yang diambil pemerintah dalam menanggulangi wabah virus corona (Covid-19).

Ketua Fraksi PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, di tengah kondisi bangsa yang sedang menghadapi kesulitas akibat wabah corona, dukungan dari DPR sebagai salah satu elemen penting dalam pembuat regulasi sangat diperlukan.

"Dalam kondisi sulit seperti ini, pemerintah membutuhkan support untuk melegitimasi apa yang dilakukan, baik supporting secara regulasi dan lain sebagainya. Itu perlu kita lakukan secepatnya," ujar Cucun, di Jakarta, Selasa (31/3).


Pernyataan tersebut juga Cucun sampaikan dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019-2020, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3).

Menurutnya, setelah pembukaan masa sidang, seluruh pembahasan di DPR mengenai langkah pemerintah dalam menanggulangi wabah virus corona akan didukung, termasuk mengenai realokasi anggaran.

Saat ini, pemerintah masih mencari skema untuk refocusing APBN yang juga perlu mendapatkan persetujuan DPR.

"Yang paling penting semua apapun kebijakan yang diambil pemerintah, Fraksi PKB mendukung langkah-langkah itu. Kami support, kami dukung apa yang dibutuhkan regulasi dari DPR," tutur Cucun.

Ketua DPR Puan Maharani sebelumnya mengatakan bahwa selain fokus pada penanganan wabah virus, DPR juga akan mencari formulasi untuk membantu pemerintah mengatasi dampak-dampaknya, terutama sosial dan ekonomi.

"Misalnya, desain APBN sudah tidak sesuai asumsi-asumsi yang digunakan. Karenanya, dibutuh penyesuaian dan perubahan baik dari sisi penerimaan, belanja dan pembiayaan yang fokusnya pada penanganan wabah corona serta penanggulangan dampak sosial dan ekonominya," tutur Puan.

DPR akan memberikan dukungan penanganan pandemi virus Covid-19 melalui fungsi-fungsi anggaran, legislasi maupun pengawasan agar masyarakat terlindungi dari aspek kesehatan maupun ekonomi.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Langkah Prabowo Masukkan Budaya LGBTQ Ancaman Nonmiliter Patut Didukung

Minggu, 05 Juli 2026 | 08:18

Kenduri Cinta Tantang Jokowi Dialog Terbuka soal Ijazah

Minggu, 05 Juli 2026 | 07:31

Program Kopdes Tak Boleh Abaikan Prinsip HAM

Minggu, 05 Juli 2026 | 07:19

Wacana Dua Periode Anyep Bikin Relawan Beralih Dukung Gibran Maju Capres

Minggu, 05 Juli 2026 | 07:05

Anomali Gembok Rp1 Juta Ditjenpas

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:53

JPU Kasus Ijazah Jokowi Bikin Takut Narasumber Hadiri Diskusi di Televisi

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:46

Burung Bicara Sebelas Kata

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:34

Eropa dalam Perang Salib Pertama (1096-1099)

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:27

Penalti Mbappe Bawa Les Bleus ke Perempat Final

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:21

Keuntungan BUMN Jadi Energi Baru Pembangunan

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:06

Selengkapnya