Berita

Cucun Ahmad Syamsurijal/Net

Politik

Kondisi Sulit, Fraksi PKB Dukung Realokasi Anggaran Tangani Covid-19

SELASA, 31 MARET 2020 | 20:39 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Fraksi PKB DPR RI siap mendukung seluruh kebijakan yang diambil pemerintah dalam menanggulangi wabah virus corona (Covid-19).

Ketua Fraksi PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, di tengah kondisi bangsa yang sedang menghadapi kesulitas akibat wabah corona, dukungan dari DPR sebagai salah satu elemen penting dalam pembuat regulasi sangat diperlukan.

"Dalam kondisi sulit seperti ini, pemerintah membutuhkan support untuk melegitimasi apa yang dilakukan, baik supporting secara regulasi dan lain sebagainya. Itu perlu kita lakukan secepatnya," ujar Cucun, di Jakarta, Selasa (31/3).


Pernyataan tersebut juga Cucun sampaikan dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019-2020, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3).

Menurutnya, setelah pembukaan masa sidang, seluruh pembahasan di DPR mengenai langkah pemerintah dalam menanggulangi wabah virus corona akan didukung, termasuk mengenai realokasi anggaran.

Saat ini, pemerintah masih mencari skema untuk refocusing APBN yang juga perlu mendapatkan persetujuan DPR.

"Yang paling penting semua apapun kebijakan yang diambil pemerintah, Fraksi PKB mendukung langkah-langkah itu. Kami support, kami dukung apa yang dibutuhkan regulasi dari DPR," tutur Cucun.

Ketua DPR Puan Maharani sebelumnya mengatakan bahwa selain fokus pada penanganan wabah virus, DPR juga akan mencari formulasi untuk membantu pemerintah mengatasi dampak-dampaknya, terutama sosial dan ekonomi.

"Misalnya, desain APBN sudah tidak sesuai asumsi-asumsi yang digunakan. Karenanya, dibutuh penyesuaian dan perubahan baik dari sisi penerimaan, belanja dan pembiayaan yang fokusnya pada penanganan wabah corona serta penanggulangan dampak sosial dan ekonominya," tutur Puan.

DPR akan memberikan dukungan penanganan pandemi virus Covid-19 melalui fungsi-fungsi anggaran, legislasi maupun pengawasan agar masyarakat terlindungi dari aspek kesehatan maupun ekonomi.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Forum Lintas-Generasi Ketuk Pintu KWI Serukan Kebangkitan Moral Bangsa

Rabu, 15 April 2026 | 22:14

Gaduh Motor Listrik, Muncul Desakan Copot Kepala BGN

Rabu, 15 April 2026 | 21:53

BTN Salurkan KPR Rp530 Triliun untuk 6 Juta Rumah dalam 5 Dekade

Rabu, 15 April 2026 | 21:34

Dipimpin Ketum Peradi Profesional, Yuhelson Dikukuhkan Sebagai Guru Besar

Rabu, 15 April 2026 | 21:03

Terbongkar, Bisnis Whip Pink Ilegal Raup Omzet hingga Rp7,1 Miliar

Rabu, 15 April 2026 | 20:51

Pakar dan Praktisi Kupas Tata Kelola Intelijen di Tengah Geopolitik Global

Rabu, 15 April 2026 | 20:42

2,1 Juta Peserta BPJS PBI Kembali Aktif

Rabu, 15 April 2026 | 20:30

Revisi UU Pemilu Bukan Cuma Ambang Batas

Rabu, 15 April 2026 | 20:10

Sejarah Panjang Trem Jakarta dari Masa ke Masa

Rabu, 15 April 2026 | 20:05

Film The Legend of Aang: The Last Airbender Diduga Bocor di X Jelang Tayang Oktober 2026

Rabu, 15 April 2026 | 19:45

Selengkapnya