Berita

Cucun Ahmad Syamsurijal/Net

Politik

Kondisi Sulit, Fraksi PKB Dukung Realokasi Anggaran Tangani Covid-19

SELASA, 31 MARET 2020 | 20:39 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Fraksi PKB DPR RI siap mendukung seluruh kebijakan yang diambil pemerintah dalam menanggulangi wabah virus corona (Covid-19).

Ketua Fraksi PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, di tengah kondisi bangsa yang sedang menghadapi kesulitas akibat wabah corona, dukungan dari DPR sebagai salah satu elemen penting dalam pembuat regulasi sangat diperlukan.

"Dalam kondisi sulit seperti ini, pemerintah membutuhkan support untuk melegitimasi apa yang dilakukan, baik supporting secara regulasi dan lain sebagainya. Itu perlu kita lakukan secepatnya," ujar Cucun, di Jakarta, Selasa (31/3).


Pernyataan tersebut juga Cucun sampaikan dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019-2020, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3).

Menurutnya, setelah pembukaan masa sidang, seluruh pembahasan di DPR mengenai langkah pemerintah dalam menanggulangi wabah virus corona akan didukung, termasuk mengenai realokasi anggaran.

Saat ini, pemerintah masih mencari skema untuk refocusing APBN yang juga perlu mendapatkan persetujuan DPR.

"Yang paling penting semua apapun kebijakan yang diambil pemerintah, Fraksi PKB mendukung langkah-langkah itu. Kami support, kami dukung apa yang dibutuhkan regulasi dari DPR," tutur Cucun.

Ketua DPR Puan Maharani sebelumnya mengatakan bahwa selain fokus pada penanganan wabah virus, DPR juga akan mencari formulasi untuk membantu pemerintah mengatasi dampak-dampaknya, terutama sosial dan ekonomi.

"Misalnya, desain APBN sudah tidak sesuai asumsi-asumsi yang digunakan. Karenanya, dibutuh penyesuaian dan perubahan baik dari sisi penerimaan, belanja dan pembiayaan yang fokusnya pada penanganan wabah corona serta penanggulangan dampak sosial dan ekonominya," tutur Puan.

DPR akan memberikan dukungan penanganan pandemi virus Covid-19 melalui fungsi-fungsi anggaran, legislasi maupun pengawasan agar masyarakat terlindungi dari aspek kesehatan maupun ekonomi.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Turbulensi Kepercayaan dalam Teropong Nobel Ekonomi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22:16

Jadi Tersangka KPK, Bupati Klaten Didepak PDIP

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:45

Kapolri Rangkul Ulama Jatim untuk Jaga Kamtibmas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:32

Ilham Habibie hingga Chappy Hakim Dianugerahi Golden PIN INACA

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:02

DPR: Kehadiran Kapolri di BEI Sinyal Negara Serius Menegakkan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 20:33

Ketua Gappura Minta DPR Turun Tangan Mediasi PHK dan GHS di Krakatau Steel

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:35

Walhi Soroti Tanggung Jawab Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:28

Kementerian UMKM Pulihkan 908 Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:51

Komjak Diminta Turun Tangan Teliti JPU di Kasus Febrie

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:30

Surati Presiden Prabowo, YLKI Minta Menteri Bahlil Dicopot

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 17:49

Selengkapnya