Berita

Ahmad Fathul Bari/Net

Politik

Kebijakan 'Darurat Sipil' Malah Membuka Ruang Penyalahgunaan Wewenang

SELASA, 31 MARET 2020 | 20:15 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan respons terhadap ketidakjelasan orientasi kebijakan pemerintah dalam menangani wabah virus corona (Covid-19).

Jurubicara PKS, Ahmad Fathul Bari, mengatakan, wacana penerapan darurat sipil merupakan langkah yang tidak relevan dengan kondisi wabah saat ini, bahkan terkesan sebagai upaya lepas tangan.

"Kami menilai wacana darurat sipil tidak tepat, bahkan kami akan menentang keras jika status itu malah membuka ruang penyelahgunaan wewenang dan langkah represif dibanding upaya penanganan wabah Covid-19 yang lebih baik," ujar Fathul, Selasa (31/3).


Sebenarnya langkah penanganan yang lebih massif dan sistematis sudah disediakan payung hukumnya dan diatur secara detail dalam UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

"Seharusnya pemerintah fokus saja menjalankan UU tersebut dan segera buat aturan pelaksanaannya jika belum lengkap, lalu tinggal dijalankan sesuai UU dan aturan lainnya. Jadi pemerintah jangan aneh-aneh malah melirik status darurat sipil," sebut Fathul.

Melihat kondisi yang semakin mengkhawatirkan, pemerintah juga masih belum menunjukkan keseriusan dan kejelasan orientasi kebijakannya, bahkan suara dari berbagai elemen terutama dari kalangan praktisi dan pakar kesehatan belum digubris sebaik mungkin.

"Kebijakan pemerintah bahkan lebih kental nuansa kepentingan ekonominya dibanding upaya penyelamatan untuk masyarakat dan membatasi penyebaran virus agar tidak semakin meluas," imbuhnya.

Ketidakjelasan dan ketidaktegasan orientasi kebijakan pemerintah pusat ini membuat sebagian kepala daerah mengambil langkah antisipatif yang seolah dilakukan tanpa komando dan koordinasi dengan pusat.

"Kami mendesak pemerintah untuk mengambil kebijakan yang lebih tepat dan jelas orientasinya, serta menggunakan payung hukum yang lebih relevan, agar bisa menyelamatkan masyarakat melewati masa-masa sulit menghadapi wabah Covid-19 ini, bukan malah memperlihatkan ketidakjelasan orientasi dan ketidakberpihakan kebijakannya terhadap masyarakat kita," tutupnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

UPDATE

Tiga Jaksa di Banten Diberhentikan Usai jadi Tersangka Dugaan Pemerasan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 05:59

Bakamla Kukuhkan Pengawak HSC 32-05 Tingkatkan Keamanan Maritim

Sabtu, 20 Desember 2025 | 05:45

Ketum HAPPI: Tata Kelola Sempadan Harus Pantai Kuat dan Berkeadilan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 05:05

11 Pejabat Baru Pemprov DKI Dituntut Bekerja Cepat

Sabtu, 20 Desember 2025 | 04:51

Koperasi dan Sistem Ekonomi Alternatif

Sabtu, 20 Desember 2025 | 04:24

KN Pulau Dana-323 Bawa 92,2 Ton Bantuan ke Sumatera

Sabtu, 20 Desember 2025 | 03:50

Mutu Pangan SPPG Wongkaditi Barat Jawab Keraguan Publik

Sabtu, 20 Desember 2025 | 03:25

Korban Bencana yang Ogah Tinggal di Huntara Bakal Dikasih Duit Segini

Sabtu, 20 Desember 2025 | 02:59

Relawan Pertamina Jemput Bola

Sabtu, 20 Desember 2025 | 02:42

Pramono dan Bang Doel Doakan Persija Kembali Juara

Sabtu, 20 Desember 2025 | 02:25

Selengkapnya