Berita

Ahmad Fathul Bari/Net

Politik

Kebijakan 'Darurat Sipil' Malah Membuka Ruang Penyalahgunaan Wewenang

SELASA, 31 MARET 2020 | 20:15 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan respons terhadap ketidakjelasan orientasi kebijakan pemerintah dalam menangani wabah virus corona (Covid-19).

Jurubicara PKS, Ahmad Fathul Bari, mengatakan, wacana penerapan darurat sipil merupakan langkah yang tidak relevan dengan kondisi wabah saat ini, bahkan terkesan sebagai upaya lepas tangan.

"Kami menilai wacana darurat sipil tidak tepat, bahkan kami akan menentang keras jika status itu malah membuka ruang penyelahgunaan wewenang dan langkah represif dibanding upaya penanganan wabah Covid-19 yang lebih baik," ujar Fathul, Selasa (31/3).


Sebenarnya langkah penanganan yang lebih massif dan sistematis sudah disediakan payung hukumnya dan diatur secara detail dalam UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

"Seharusnya pemerintah fokus saja menjalankan UU tersebut dan segera buat aturan pelaksanaannya jika belum lengkap, lalu tinggal dijalankan sesuai UU dan aturan lainnya. Jadi pemerintah jangan aneh-aneh malah melirik status darurat sipil," sebut Fathul.

Melihat kondisi yang semakin mengkhawatirkan, pemerintah juga masih belum menunjukkan keseriusan dan kejelasan orientasi kebijakannya, bahkan suara dari berbagai elemen terutama dari kalangan praktisi dan pakar kesehatan belum digubris sebaik mungkin.

"Kebijakan pemerintah bahkan lebih kental nuansa kepentingan ekonominya dibanding upaya penyelamatan untuk masyarakat dan membatasi penyebaran virus agar tidak semakin meluas," imbuhnya.

Ketidakjelasan dan ketidaktegasan orientasi kebijakan pemerintah pusat ini membuat sebagian kepala daerah mengambil langkah antisipatif yang seolah dilakukan tanpa komando dan koordinasi dengan pusat.

"Kami mendesak pemerintah untuk mengambil kebijakan yang lebih tepat dan jelas orientasinya, serta menggunakan payung hukum yang lebih relevan, agar bisa menyelamatkan masyarakat melewati masa-masa sulit menghadapi wabah Covid-19 ini, bukan malah memperlihatkan ketidakjelasan orientasi dan ketidakberpihakan kebijakannya terhadap masyarakat kita," tutupnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Turbulensi Kepercayaan dalam Teropong Nobel Ekonomi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22:16

Jadi Tersangka KPK, Bupati Klaten Didepak PDIP

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:45

Kapolri Rangkul Ulama Jatim untuk Jaga Kamtibmas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:32

Ilham Habibie hingga Chappy Hakim Dianugerahi Golden PIN INACA

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:02

DPR: Kehadiran Kapolri di BEI Sinyal Negara Serius Menegakkan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 20:33

Ketua Gappura Minta DPR Turun Tangan Mediasi PHK dan GHS di Krakatau Steel

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:35

Walhi Soroti Tanggung Jawab Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:28

Kementerian UMKM Pulihkan 908 Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:51

Komjak Diminta Turun Tangan Teliti JPU di Kasus Febrie

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:30

Surati Presiden Prabowo, YLKI Minta Menteri Bahlil Dicopot

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 17:49

Selengkapnya