Berita

Presiden Jokowi saat umumkan status Indonesia Darurat Kesehatan/Repro

Politik

Pembatasan Sosial Berskala Besar Efektif Jika Pemerintah Dan Rakyat Bersinergi

SELASA, 31 MARET 2020 | 17:56 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

. Pemerintah telah memutuskan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam upaya menangani pandemik Coronavirus disease (Covid-19).

Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Ade Reza Hariyadi menjelaskan,  apa pun Keputusan  Pemerintah jika tidak disertai dukungan penuh dari rakyat maka kebijakan tersebut tidak akan berjalan maksimal.

"Wabah ini  bisa kita lawan dengan efektif jika pemerintah dan rakyatnya bisa saling sinergi," ujar Ade kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (31/3).


Menurutnya, substansi  kebijakan social distancing yang selama ini dikampanyekan terletak pada perubahan perilaku masyarakat melalui rekayasa sosial. 

Masalah muncul ketika tidak bisa mensinergikan secara efektif antara konsep bekerja dari rumah (work from home) dan mobilisasi aparatus pemerintahan sipil dan aparatus keamanan dalam menciptakan social order atau kepatuhan sosial terhadap himbauan pembatasan aktifitas di luar rumah. 

"Tanpa mobilisasi aparatus negara di lapangan tentu kurang efektif, apalagi jika hanya mengandalkan kesadaran dan partisipasi yang bersifat pasif," jelas Ade.

Oleh sebab itu, menurutnya, kecenderungan kepatuhan sosial akan meningkat jika pemerintah bisa memberikan jaminan keamanan sosial. Pemerintah harus memperhatikan tidak hanya masalah layanan kesehatan, tapi juga keamanan Sembako bagi setiap warga.

Pada situasi begini, semestinya terjadi sinergi yang kuat antar hierarki pemerintahan dan pemangku kepentingan. Pemerintah pusat, dalam hal ini presiden bisa menunjukkan kapasitasnya secara otoritatif dan mengendalikan jalannya roda pemerintahan secara nasional dengan lebih efektif.

"Dengan demikian, pimpinan pemerintahan daerah tidak lagi terkesan jalan sendiri dan mbalelo dari pemerintahan pusat," pungkasnya.

Populer

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

Makin Botak, Pertanda Hidup Jokowi Tidak Tenang

Selasa, 16 Desember 2025 | 03:15

UPDATE

Bahlil: Jangan Uji NYali, Kita Nothing To Lose

Sabtu, 20 Desember 2025 | 15:44

Bukan AI Tapi Non-Human

Sabtu, 20 Desember 2025 | 15:43

Usai Dicopot Ketua Golkar Sumut, Ijeck Belum Komunikasi dengan Doli

Sabtu, 20 Desember 2025 | 15:12

Exynos 2600 Dirilis, Chip Smartphone 2nm Pertama di Dunia

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:52

Akui Kecewa Dicopot dari Ketua DPD Golkar Sumut, Ijeck: Mau Apalagi? Kita Terima

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:42

Bahlil Sentil Senior Golkar: Jangan Terlalu Lama Merasa Jadi Ketua Umum

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:22

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Sekretaris Golkar Sumut Mundur, Ijeck Apresiasi Kesetiaan Kader

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:06

Dana Asing Banjiri RI Rp240 Miliar Selama Sepekan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:01

Garda Satu dan Pemkab Tangerang Luncurkan SPPG Tipar Raya Jambe

Sabtu, 20 Desember 2025 | 13:38

Selengkapnya