Berita

Arief Poyuono/Net

Politik

Arief Poyuono: Darurat Sipil Ok, Asal Dikendalikan TNI

SELASA, 31 MARET 2020 | 16:55 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pemerintahan Joko Widodo mewacanakan akan memberlakukan status darurat sipil apabila situasi wabah Coronavirus disease (Covid-19) semakin memburuk.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono menilai, rencana Presiden Jokowi memberlakukan status Darurat Sipil adalah cara tepat untuk menanggulangi wabah virus asal Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Republik Rakyat China itu.

"Darurat Sipil cara paling tepat dan pas yang harus diberlakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam menanggulangi wabah Covid 19. Sebab akibat Covid 19 sudah banyak memberikan dampak merosotnya perekonomian nasional secara draktis yang menyangkut hidup orang banyak," demikian kata Arief Poyuono, Selasa (31/3).


Menurut Arief, dengan darurat Sipil bisa membuat tidak adalagi Kepala Daerah yang menangani Covid 19 dengan cara-cara nya sendiri dan berbeda dengan kebijakan penanganan Covid 19 yang ditetapkan Pusat.

Meski demikian Arief meminta Presiden Jokowi memberi mandat kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) saat memberlakukan darurat sipil. Sebabnya, kata Arief, hanya  TNI yang bisa menjalankan Instruksi Presiden dalam menjalankan Darurat Sipil.

"Darurat Sipil Ok, Asal dikendalikan TNI. Presiden segera keluarkan Instruksi Presiden untuk memberlakulan dadurat Sipil dan memberi mandat pada TNI dibantu untuk menjalankan penerapan darurat sipil di seluruh Indonesia," tandasnya.

Ia menilai, wacana pemberlakukan Darurat Sipil bukan bentuk dari keotoriteran Presiden Joko Widod,  tapi dalam rangka melakukan penanggulangan Covid 19 serta langkah untuk menormalisasikan aktivitas perekonomian dan sosial di masyarakat

"Saya dukung pResiden dalam berlakukan darurat militer. Dan batalkan omnibus law untuk menjaga kondisi politik dan keamanan serta ketertiban yang kondusif," pungkasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Dudung Resmi Jabat Menko Polkam, Geser Djamari Chaniago

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:23

Pelantikan Suyudi Momentum Perkuat Profesionalisme Polri

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:20

Kuseryansyah Perlu Jelaskan Absen di Kejagung Terkait Kasus PT Crowde

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:19

Profil Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru Pengganti Listyo Sigit

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:18

Harta Menko PMK Sugiono Tembus Rp13,15 Miliar

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:10

Prabowo Lantik Dua Wamenkeu Baru untuk Bantu Suahasil

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:08

7 Kali Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Daftarnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Inflasi Tahunan September 2026 Capai 3,28 Persen, Ini Biang Keroknya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Utang BLBI Lunas, Hak Tagih Negara Rp 110 Triliun Belum Tuntas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:50

Pulung Agustanto: Pendidikan dan Dunia Usaha Harus Berjalan Seiring

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:46

Selengkapnya