Pemerintahan Joko Widodo mewacanakan akan memberlakukan status darurat sipil apabila situasi wabah Coronavirus disease (Covid-19) semakin memburuk.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono menilai, rencana Presiden Jokowi memberlakukan status Darurat Sipil adalah cara tepat untuk menanggulangi wabah virus asal Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Republik Rakyat China itu.
"Darurat Sipil cara paling tepat dan pas yang harus diberlakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam menanggulangi wabah Covid 19. Sebab akibat Covid 19 sudah banyak memberikan dampak merosotnya perekonomian nasional secara draktis yang menyangkut hidup orang banyak," demikian kata Arief Poyuono, Selasa (31/3).
Menurut Arief, dengan darurat Sipil bisa membuat tidak adalagi Kepala Daerah yang menangani Covid 19 dengan cara-cara nya sendiri dan berbeda dengan kebijakan penanganan Covid 19 yang ditetapkan Pusat.
Meski demikian Arief meminta Presiden Jokowi memberi mandat kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) saat memberlakukan darurat sipil. Sebabnya, kata Arief, hanya TNI yang bisa menjalankan Instruksi Presiden dalam menjalankan Darurat Sipil.
"Darurat Sipil Ok, Asal dikendalikan TNI. Presiden segera keluarkan Instruksi Presiden untuk memberlakulan dadurat Sipil dan memberi mandat pada TNI dibantu untuk menjalankan penerapan darurat sipil di seluruh Indonesia," tandasnya.
Ia menilai, wacana pemberlakukan Darurat Sipil bukan bentuk dari keotoriteran Presiden Joko Widod, tapi dalam rangka melakukan penanggulangan Covid 19 serta langkah untuk menormalisasikan aktivitas perekonomian dan sosial di masyarakat
"Saya dukung pResiden dalam berlakukan darurat militer. Dan batalkan omnibus law untuk menjaga kondisi politik dan keamanan serta ketertiban yang kondusif," pungkasnya.
