Ketimbang Darurat Sipil, Lebih Baik Pemerintah Evaluasi Kebijakan Yang Sudah Diterapkan

Daripada harus memberlakukan Darurat Sipil, Pemerintah sebaiknya melakukan evaluasi menyeluruh terkait dengan pelaksanaan kebijakan yang telah diberlakukan sebelumnya.

Demikian yang disampaikan Ketua Hikmah dan Hubungan Antar Lembaga Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Ali Muthohirin melalui keterangan tertulisnya.

Selain itu, Ali juga mengatakan upaya pembatasan sosial yang dianjurkan oleh pemerintah sampai dengan  hari ini masih belum berjalan dengan optimal.

“Masih ada tempat kerja yang mewajibkan karyawannya ngantor, kegiatan keagamaan masih berlangsung, tempat umum masih ramai saja, mal juga masih ada saja pengunjungnya," ujar Ali pada Selasa (31/3).

"Ini kan berarti pembatasan sosial berskala besar yang selama ini dilakukan pemerintah itu belum optimal," sambungnya.

Ali meminta kepada Pemerintah untuk mempertimbangkan karantina wilayah sebagai opsi yang bisa dilakukan, tentu dengan melibatkan masyarakat dan unsur swasta dalam pelaksanaannya.

Sebab menurutnya, kondisi hari ini sudah dapat dikategorikan dalam kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat, dimana sudah terjadi penyebaran penyakit antar anggota masyarakat.

"Jadi karantina wilayah adalah langkah yang harus dilakukan untuk mengefektifkan pembatasan sosial berskala besar yang di masifkan oleh pemerintah," pungkasnya.