Pandemik coronavirus disease (Covid-19) di Indonesia telah mengancam hajat hidup masyarakat Indonesia. Sebab hingga kini, angka kematian karena infeksi virus ini terus bertambah.
Namun sayangnya, data angka kematian yang dijabarkan otoritas pemerintah berbeda-beda.
Hal ini terlihat dari apa yang disampaikan pemerintah pusat lewat Jurubicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto, dengan Pemerintah Daerah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Hingga Senin (30/3) kemarin, Achmad Yurianto menyebutkan angka kematian Covid-19 sebanyak 122 orang.
Sementara Anies Baswedan menyebutkan, berdasarkan data Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, jumlah pemulasaran dan pemakaman jenazah sesuai prosedur tetap (protap) Covid-19 adalah sebanyak 283 jiwa.
Persoalan inilah yang dipertanyakan oleh Pengamat Politik dari Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti.
"Semestinya yang dipastikan itu cara hitungnya seperti apa. Kalau DKI itu kan per proses, kalau dia meninggal kemudian pemakamannya dilakukan ala covid ya kira-kira itu positif covid-19," kata Ray Rangkuti saat dihubungi
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (31/3).
"Tapi kita enggak tau versi pemerintah pusat seperti apa. Karena memang harus diakui juga dibeberapa tempat, ada yang sebetulnya tidak punya (kasus) penyakit covid dimakamkan dengan cara covid juga," sambungnya.
Lebih lanjut, Ray Rangkuti menilai ada ketidaksesuaian data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. "Harus diakui kurang koordinasi ini efek dari keterlambatan pemerintah pusat untuk membangun infrastruktur mencegah Covid-19 ini, karena anggap enteng kan pada awalnya," ungkap Ray Rangkuti.
"Nah, begitu daerah maju melangkah sendiri baru mereka sibuk sendiri. Dan saya kira menajemen krisisnya sampai sekarang belum betul solid," dia menambahkan.
