Saleh Partaonan Daulay/Net
Pemerintah dinilai telah mengesampingkan asas hukum terkait penerapan kebijakan darurat sipil untuk menangani wabah virus corona (Covid-19) di tanah air. Pasalnya, masih ada UU tentang Kekarantinaan Kesehatan yang lebih spesifik justru tidak dilaksanakan oleh pemerintah.
Begitu kata anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Selasa (31/3).
"Penggunaan darurat sipil juga bertentangan dengan asas hukum Lex specialis derogat legi generalis (hukum yang khusus dapat menyampingkan hukum yang umum). Undang-undang tentang Kekarantinaan Kesehatan lebih khusus membahas tentang kesehatan dan lebih sesuai dengan bencana yang dihadapi saat ini," kata Saleh Daulay.
Politisi PAN ini menyesalkan sikap yang diambil oleh pemerintah tersebut. Karena, pemerintah terkesan tidak ingin terbebani menanggung kebutuhan masyarakat terdampak Covid-19 ini.
"Ini kan sama dengan melakukan pembatasan sosial berskala besar dengan alat "darurat sipil". Jadi darurat sipil dipakai sebagai alat untuk menjalankan pembatasan sosial berskala besar," jelasnya.
Atas dasar itu, Saleh yang juga mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini menyarankan pemerintah sebaiknya menetapkan darurat kesehatan. Sebab, faktanya saat ini kesehatan masyarakat tengah darurat penyebaran Covid-19.
"Daripada pakai darurat sipil, pemerintah mestinya menetapkan darurat kesehatan masyarakat sebagaimana amanat pasal 10 ayat 1 Undang-undang tentang Kekarantinaan Kesehatan," demikian Saleh Daulay.
