Pemerintah diminta segera menghentikan arus manusia yang keluar dan masuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Hal ini harus segera dilakukan melihat semakin meluasnya penyebaran virus corona (Covid-19) ke berbagai daerah.
Pernyataan Ketua DPP Partai Nasdem, Martin Manurung ini menanggapi sikap Istana Kepresidenan yang menolak rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memberlakukan karantina wilayah.
Melalui Jurubicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman, pemerintah pusat menyatakan bahwa kebijakan saat ini hanya pembatasan sosial berskala besar, bukan karantina wilayah.
"Kita tidak persoalkan istilah karantina wilayah dan lain sebagainya. Kita minta arus manusia keluar dan masuk Jabodetabek untuk dihentikan sementara," ujar Martin Manurung, Selasa (31/3).
Jika penghentian arus merupakan wewenang pemerintah pusat, anggota DPR RI ini meminta pemerintah pusat untuk segera melakukannya.
"Siapapun yang punya wewenang untuk itu, segera lakukan, jika kita tidak mau melihat orang sakit bergelimpangan di daerah karena kapasitas dan tenaga medis di daerah tidak sanggup melayani mereka," tegas Martin Manurung.
Wakil Ketua Komisi VI DPR ini juga meminta pihak istana dan Pemprov DKI untuk tidak menghabiskan waktu dalam perdebatan penggunaan kata istilah penanganan. Sebab apapun namanya, penanganan harus segera dilakukan dengan cepat dan tepat, mengingat semakin banyaknya korban yang terinfeksi dan berjatuhan.
"Hal itu tidak bisa dengan himbauan, harus ada ketegasan pemerintah untuk melaksanakannya," tutup Martin Manurung.
Angka pasien positif Covid-19 di Indonesia semakin bertambah. Hingga Senin kemarin, total jumlah pasien mencapai 1.414 orang.
Jumlah ini bertambah sebanyak 129 pasien dalam waktu 24 jam terakhir. Begitupun dengan data pasien meninggal bertambah 8 orang dalam 24 jam terakhir, dengan total keseluruhan menjadi 122 orang.
Dari seluruh data tersebut, Jabodetabek merupakan epicentrum pandemi virus corona di tanah air.
